Jelang Iduladha, Pengurusan SKKH di Sleman Justru Sepi Peminat
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Ilustrasi. /AntaraFoto- Yusran Uccang
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Satu kepala keluarga (KK) dengan tiga anggota keluarga asal Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul batal berangkat transmigrasi. Hal ini disebabkan oleh perubahan lokasi penempatan oleh Pemerintah Pusat.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Kabupaten Gunungkidul, Yohanes Nanang Putranto mengatakan pada awalnya, dua KK akan berangkat ke Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
BACA JUGA: 2 Keluarga Transmigran Kulonprogo Siap Diberangkatkan, Dimodali Rp14 Juta
Sekda DIY kemudian menurunkan surat per tanggal 5 September 2024 sebagai tindak lanjut perubahan lokasi penempatan oleh Pemerintah Pusat. Surat tersebut memuat lokasi penempatan baru untuk satu KK di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar).
“Satu KK di Sumbar dan satu di Sulbar. KK asal Tanjungsari tidak bersedia lanjut, akhirnya kami ganti dengan KK asal Watugajah, Gedangsari,” kata Nanang ditemui di kantornya, Selasa, (17/9/2024).
Padahal, satu KK tersebut telah mengikut pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) di Sleman. Meski begitu, KK pengganti tersebut akan mendapat pelatihan di lokasi penempatan.
Staf Bidang Transmigrasi DPKUKMTK Gunungkidul, Aan Basuki mengatakan pelatihan yang digelar di BBPPM selama lima hari mencakup teori dan praktik. Catrans mendapat materi pengolahan tanah, pembuatan pupuk, hingga pengolahan hasil pertanian seperti menanam dan mengolah kedelai.
“Di lokasi penempatan nanti, BBPPM juga akan ikut. Mereka akan melihat potensi pertanian yang cocok digarap,” kata Aan.
Catrans, sebelum berangkat juga akan mendapat pemeriksaan kesehatan baik di tingkat kabupaten maupu provinsi. Apabila diperlukan, Pemda DIY dapat memberi pendampingan kepada catrans.
Dia memberi contoh catrans yang sedang hamil berpotensi tidak dapat berangkat ke lokasi penempatan akibat kebijakan penerbangan. Meski begitu, Pemda DIY akan mengecek terlebih dahulu dan memutuskan pendampingan yang tepat untuk diberikan.
Adapun jadwal keberangkatan catrans masih belum pasti. Hanya, Aan memperkirakan catrans akan berangkan pada November 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Sebanyak 1.021 warga Sleman gagal donor darah awal 2026, mayoritas karena Hb rendah. PMI pastikan stok aman.
Keributan misa GMS Bantul dipicu izin belum lengkap. Polisi mediasi kedua pihak, situasi kini kondusif dan tetap jaga toleransi.
Tawuran remaja di Magelang dipicu tantangan Instagram. Dua pelajar luka parah, lima pelaku diamankan polisi.
Polemik GMS Bantul berujung kesepakatan. Ibadah tetap boleh, namun wajib lengkapi izin. Polisi siap tindak pelaku intimidasi.
Survei Abacus Data: 80% warga Kanada nilai AS di jalur salah. Faktor Trump dan kondisi global jadi pemicu kekhawatiran.