Setahun Sumbu Filosofi, Pemda DIY Fokus ke Penataan 6 Aspek Risiko Ini

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mengatakan setahun terakhir pihaknya fokus pada pemenuhan enam aspek risiko yang direkomendasikan oleh Unesco berkaitan dengan Sumbu Filosofi. Keenam hal itu beberapa di antaranya yakni aspek polusi kecepatan pertumbuhan penduduk, maupun aspek sosialnya. 

"Rekomendasi yang diberikan Unesco itu dilakukan secara bertahap kalau langsung kan berat," kata Sekda DIY Beny Suharsono, Jumat (20/9/2024). 

Menurut Beny, pihaknya sudah melaksanakan beberapa program untuk menekan tingkat polusi di kawasan sumbu filosofi beberapa di antaranya yakni pemberlakuan Malioboro semi pedestrian atau kendaraan ramah lingkungan seperti becak listrik.

Di sisi lain pihaknya juga tidak sembarangan memberikan izin pendirian bangunan di kawasan tersebut. "Terutama berkaitan dengan fasad yang memangku Sumbu Filosofi, itu seleksi izinnya ketat sekali," ungkapnya.

Sementara di faktor sosial adalah penataan pedagang yang dulunya menempati Malioboro ke lokasi baru. Tahun depan pedagang Teras Malioboro 2 diketahui akan direlokasi ke tempat baru yakni di kawasan Ketandan dan Beskalan. "Untuk faktor sosial terutama penataan pedagang itu tidak ada kata-kata menggusur, tujuannya harus naik kelas dan lebih laku," kata Beny. 

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY Dian Lakshmi Pratiwi menyebut, tidak sedikit dinamika yang terjadi di lapangan terkait dengan penataan di kawasan sumbu filosofi. Salah satunya adalah rencana relokasi pedagang Teras Malioboro 2 yang berada di ring pertama Sumbu Filosofi yang masih jadi pro kontra.

"Aspirasi pedagang tentu kami perhatikan dan yang pasti bahwa penataan kawasan sumbu filosofi itu ada rencana pengelolaan yang cukup rigid yang dituangkan dalam dokumen," jelasnya. 

BACA JUGA: Perayaan Setahun Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya

Dian menyatakan, pemilik kawasan sumbu filosofi itu tidak hanya pedagang kaki lima (PKL) saja melainkan terdapat hal-hal lain yang harus dipenuhi agar predikat tersebut tetap terjaga.

Salah satunya adakah tentang pengelolaan budaya dan pariwisata yang berkelanjutan sesuai janji pada dunia melalui penanda seperti revitalisasi benteng Kraton Yogyakarta dan penataan kawasan Malioboro. 

"Yang lainnya adalah konsep dan strategi ekonomi masyarakat. Penataan PKL ada di sektor ini, jadi kalau kemarin ada yang menyatakan dinamika kami sudah diskusikan ke komite dan perwakilan Unesco. Jadi apapun progresnya sudah dilaporkan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.