Ormas Perempuan Diharapkan Jadi Pengawas Partisipatif Pilkada 2024

Harianjogja.com, BANTUL—Jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2024 lebih banyak dibandingkan laki-laki. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mendorong perempuan yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) perempuan untuk menjadi pengawas partisipatif dalam Pilkada Bantul tahun 2024. 

Berdasarkan catatan KPU Bantul, jumlah DPT Pilkada Bantul tahun 2024 mencapai 745.992 orang pemilih. Dari jumlah tersebut, pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki yaitu mencapai 380.535 orang. Sementara pemilih laki-laki mencapai 365.457 orang.

BACA JUGA : Digelar Malam Hari, Ini Hasil Undian Nomor Urut Pilkada Jogja 2024

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan tingginya jumlah pemilih perempuan pada Pilkada 2024, karena itu pihaknya berharap peran aktif perempuan sebagai pengawas partisipatif pada Pilkada 2024.

"Kami memberikan perhatian khusus karena pemilih perempuan paling tinggi, ormas perempuan juga punya jejaring yang membumi," katanya dalam agenda Menguatkan Keterlibatan Ormas Perempuan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Hotel Ros-In, Sewon, Bantul pada Kamis (3/10/2024).

Bawaslu Bantul memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2024. Sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Bantul, telah dibentuk pengawas di tingkat kapanewon dan kalurahan. Namun, menurut Didik, jumlah pengawas Pilkada 2024 terbatas. Saat ini setiap kapanewon hanya memiliki tiga orang pengawas, sementara setiap kalurahan hanya memiliki satu orang pengawas. 

"Karena itu, kita perlu bermitra dengan ibu sekalian untuk [menjadi] pengawas partisipatif, terutama pada ormas" katanya.

Anggota Bawaslu DIY, Umi Illiyina mengakui jumlah pengawas Pilkada terbatas. Karena itu mendorong peran perempuan yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah untuk berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif pada setiap tahap penyelenggaraan Pilkada. 

BACA JUGA : Hari Kedua Kampanye, 3 Paslon Pilkada Jogja Gencarkan Aksi Interaksi Langsung dan Medsos

Dia menuturkan dalam setiap tahapan Pilkada memiliki kerawanan masing-masing. Misalnya dalam tahap kampanye, ada kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan money politik.  "Mereka [perempuan] dapat berpartisipasi untuk melaporkan [dugaan pelanggaran] sebagai bagian dari masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.