Pemkab Bantul Prediksi APBD 2025 Defisit Rp133,9 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL-- Pemkab Bantul memprediksi APBD Bantul 2025  mengalami defisit sebesar Rp133,9 miliar, atau 6,5 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul, Adi Bayu Kristanto saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bantul Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bantul, Selasa (29/10/2024). 

"Besaran defisit tersebut, selanjutnya akan ditutup melalui pos pembiayaan netto daerah," katanya.

Sementara untuk pendapatan pada Rancangan APBD (RAPBD) 2025, lanjut Adi, pihaknya menargetkan sebesar Rp2, 061 triliun atau mengalami penurunan sebesar 16,8% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2024. Penurunan itu tidak lepas dari keberadaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana DAK Fisik dan Non Fisik yang belum diperhitungkan.

"Adapun rincian dana transfer belum mengacu dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025," lanjutnya.

BACA JUGA: DPRD dan Pemkab Bantul Optimistis APBD 2025 Disahkan Tepat Waktu

Besaran target pendapatan pada RAPBD 2025 tersebut, menurut Adi, direncanakan didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp586,27 miliar. lalu ada Pendapatan Transfer yang direncanakan mencapai Rp1,47 triliun.

Sedangkan untuk belanja pada pada RAPBD 2025, ungkap Adi, direncanakan sebesar Rp2,1 triliun. Jumlah besaran belanja tersebut belum termasuk belanja dari alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan nonfisik.  Selain itu jumlah tersebut belum memperhitungkan penggajian Formasi PPPK sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/ 2024.

"Belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1,67 triliun. Belanja Modal sebesar Rp152,618 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17,801 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp354, 367 miliar," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Adi mengugkapkan, jika pada 2025, diperlukan optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dilakukan melalui upaya penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah, penagihan pajak, dan pengawasan penyetoran pajak daerah. Sebab, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar 28,5%, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi terbesar yaitu pada pendapatan Pajak Daerah sebesar 43,8% dari total PAD Tahun Anggaran 2025.

"Selain itu, untuk lebih meningkatkan laba BUMD diberikan penyertaan modal bagi Bank Bantul dan BPD DIY," ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua III DPRD Bantul Agung Laksmono mengatakan, usai penyampaian nota pengantar, pihaknya akan langsung bergerak untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2025. "Setelah ini ada penjajagan Raperda tentang APBD 2025. Lalu ada rapat fraksi menyusun pemandangan umum fraksi . Jadi yang utama di bulan ini yang sedang kami kebut adalah pembahasan RAPBD 2025," ucap Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.