Inpres Pengetatan Anggaran Terbit, Danais Terpangkas Rp200 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA—Lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, Presiden Prabowo meminta pemerintah daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial hingga seminar. Bagi DIY, terbitnya Inpres ini berdampak paling signifikan terhadap pemotongan Dana Keistimewaan.

Terkait dengan hal itu, Sekda DIY, Beny Suharsono mengungkapkan bahwa salah satu dampak paling signifikan adalah pemotongan Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp200 miliar dari total alokasi awal Rp1,2 triliun.

"Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai amanat Inpres No. 1/2025. Danais yang paling jelas terdampak, dan beberapa program yang bisa ditunda akan kami tunda. Kami juga akan melakukan efisiensi belanja lain yang tidak langsung berkaitan dengan layanan publik," ujar Beny, Jumat (24/1/2025). 

Menurut Beny, Pemda DIY akan memprioritaskan efisiensi di sektor-sektor yang tidak mengganggu layanan publik. "Kami harus merinci dengan sangat detail setiap kode belanja untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Pelaporan hasil efisiensi ini juga harus kami sampaikan paling lambat 14 Februari 2025, sesuai dengan ketentuan Inpres," ucap dia.

Lebih lanjut, Beny menjelaskan bahwa sebagian dana transfer dari Pemerintah Pusat juga belum sepenuhnya diterima oleh daerah, sehingga persiapan anggaran harus disesuaikan. "Kalau uangnya belum turun, tetapi belanja sudah disiapkan, ini bisa jadi masalah baru. Oleh karena itu, kami melakukan pengetatan anggaran yang luar biasa, termasuk pada Danais," ujar dia.

Selain Danais, belanja lain yang masuk dalam dana transfer Pusat juga terkena pemotongan. "Selain Rp200 miliar Danais yang terkena dampak, belanja lain yang sudah ditandai [dibintang] juga tidak bisa dibelanjakan. Jadi, meskipun tidak dilakukan efisiensi, belanja tersebut tetap tidak bisa digunakan," ungkap Beny.

Beny mengakui bahwa efisiensi anggaran ini berdampak pada sejumlah program, termasuk pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sudah mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem. "Hujan yang terus menerus menyebabkan longsor dan jalan makin rusak. Tetapi karena keterbatasan anggaran, belanja untuk perbaikan tidak bisa dilakukan segera. Meski demikian, kami berupaya memprioritaskan pelayanan publik dengan mengurangi belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan lain-lain," jelasnya.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho menyampaikan bahwa pengurangan Danais sebesar Rp200 miliar jelas memengaruhi rencana kerja yang telah disusun. "Danais awalnya ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun, dan dengan pengurangan ini menjadi Rp1 triliun. Tentu target yang sudah kami susun harus dikaji ulang," ujar Aris.

Menurut Aris, saat ini pihaknya masih menginventarisasi dampak pemotongan anggaran terhadap program-program prioritas. "Kami sedang memproses data dari semua OPD di DIY, termasuk kabupaten, kota, dan kalurahan. Semua aktivitas tahun 2025 sedang kami identifikasi untuk menentukan langkah yang akan diambil.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.