KSPSI Gunungkidul Usulkan UMK 2027 Minimal Rp2,659 Juta
KSPSI AGN-ATUC Gunungkidul mengusulkan UMK 2027 minimal Rp2.659.000 atau naik 7,5%-10% demi menjaga daya beli pekerja.
LPG 3 Kg di pangkalan. - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kebijakan pemerintah memangkas rantai distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau elpiji 3 Kg menuai keberatan dari warga Gunungkidul.
Salah seorang warga Kalurahan Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul, Amalia Damayanti mengatakan sudah mendengar adanya larangan pengecer gas melon dari Pemerintah Pusat. Menurut dia, kebijakan ini malah menyusahkan karena akses mendapatkan kebutuhan gas menjadi sulit. “Jaraknya yang jadi masalah karena pangkalan lokasinya jauh,” kata Amalia, Senin (3/2/2025).
Ia tidak menampik, harga di pengecer lebih mahal ketimbang saat membeli di pangkalan. Pasalnya, satu tabung gas melon dibeli seharga Rp22.000-Rp23.000. “Kalau langka, malah bisa tembus Rp24.000 per tabungnya,” ungkapnya.
Meski demikian, harga lebih mahal dinilai bukan masalah karena akses pembelian yang mudah dan dekat. “Repot kalau ke pangkalan sebab untuk mendapatkan harga gas yang murah, butuh biaya dan waktu. Dengan adanya pengecer, pangkalan juga tertolong karena bisa menghabiskan stok gas lebih cepat,” katanya.
BACA JUGA: Tidak Sampai Satu Jam, Gas Elpiji Tiga Kilogram di Pangkalan Sleman Ludes
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Aswarani, perempuan asal Kalurahan Kepek, Wonosari. Menurut dia, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memikirkan kemudahan bagi rakyat kecil.
“Ya kalau pengecer tidak boleh jualan, maka warung-warung di sekitaran rumah tidak menjual gas melon. Padahal biasanya langsung bisa dapat karena dekat, tapi kalau ke pangkalan lokasinya jauh dan harus berjalan sekitar sepuluh menit untuk sampai ke sana,” kata Aswarani.
Ia pun berharap, pengecer tetap diberikan kesempatan menjual gas bersubsidi kemasan tiga kilogram karena keberadaannya sangat membantu Masyarakat. “Yang jelas lebih dekat membelinya ketimbang saat ke pangkalan,” katanya.
Terpisah, salah seorang pedagang di Jalan Ksatriyan di Kalurahan Kepek, Wonosari, Daffa mengaku keberatan adanya larangan menjual gas melon bagi pengecer. Menurut dia, banyak warga yang mengandalkan warung untuk mendapatkan gas bersubsidi ini. “Sudah tidak ada stok. Padahal hari ini sudah ada yang menanyakan sebanyak 15 orang,” kata Daffa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KSPSI AGN-ATUC Gunungkidul mengusulkan UMK 2027 minimal Rp2.659.000 atau naik 7,5%-10% demi menjaga daya beli pekerja.
Prancis menuding Iran menyerang sistem kulkas di 700 waralaba, termasuk Carrefour dan Monoprix. Paris menyiapkan sanksi melalui Uni Eropa.
Enam saksi kasus dugaan penyadapan Presiden mengajukan perlindungan ke LPSK. Permohonan ditelaah sejak 6 November 2026.
KAI Daop 6 mengimbau penumpang dari Stasiun Yogyakarta datang lebih awal pada 10 November 2026 untuk mengantisipasi kepadatan akibat aksi mahasiswa.
PKB mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tarif Rp0 pencatatan hak cipta berlaku untuk 19 jenis karya. Aldo Sianturi mengingatkan pentingnya literasi dan pengelolaan hak kreator.