WhatsApp Jadi Saluran Penipuan Terbanyak di Indonesia, Ini Datanya
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Botol minuman beralkohol atau miras.- Foto ilustrasi dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, BANTUL--DPRD Bantul memastikan memasukkan pasal larangan dan hukuman kepada penjual minuman beralkohol (mihol) secara daring pada Rancangan Perda (Raperda) Perubahan Atas Perda No.4 /2019 tentang tentang Pengendalian, Pengawasan Mihol dan Pelarangan Minuman Oplosan.
Raperda Perubahan Atas Perda No.4 /2019 tersebut saat ini sedang dalam tahap pembahasan dan dipastikan akan selesai dan diketok pada Maret 2025.
"Draft raperda sudah jadi. Kami menambahkan adanya pasal larangan dan hukuman kepada penjual mihol secara daring. Sebab, di Perda No.4 /2019, belum ada pasal terkait dengan peredaran, larangan dan juga hukuman bagi penjual mihol secara daring," kata Ketua Pansus Raperda Perubahan Atas Perda No.4 /2019, Suwandi, kepada Harian Jogja, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Suwandi mengungkapkan dengan masuknya pasal terkait dengan larangan dan hukuman kepada penjual mihol secara daring, maka saat ini draft raperda tinggal dibahas. Setelah dibahas di Pansus, nantinya Suwandi yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bantul tinggal menjadwalkan terkait dengan rapat paripurna pengesahannya.
"Kami yakin Maret sudah selesai dan tinggal diketok saja," terangnya.
Terkait hukuman yang akan diterapkan, Suwandi mengungkapkan akan dikenakan hukuman pidana kurungan maksimal tiga bulan serta denda hingga Rp50 juta bagi pelanggar. Hukuman tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.11/1995 tentang Minuman Beralkohol, UU No.1/2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.18/2022 tentang Pangan dan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
"Kami mengacu pada peraturan perundangan yang ada," jelasnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bantul, Fenty Yusdayati mengapresiasi langkah dari DPRD Bantul yang saat ini tengah menggodok Raperda Perubahan Atas Perda No.4 /2019 tentang tentang Pengendalian, Pengawasan Mihol dan Pelarangan Minuman Oplosan. Pasalnya, Fenty melihat sudah saatnya Perda No.4 /2019 dilakukan pembaruan, apalagi saat ini sudah mulai ada penjualan mihol secara online.
"Perlu ada antisipasi juga terkait penjualan mihol yang kekinian [penjualan miras melalui online dan COD]," ucap Fenty.
Wakil Ketua I DPRD Bantul Suradal berharap ke depan Satpol PP dan Polres Bantul bisa bertindak tegas dan memantau peredaran mihol secara optimal. Menurutnya, razia harus dilakukan secara rutin, tidak hanya dilakukan mendekati hari besar atau bulan Puasa.
Apalagi, lanjut politisi PKB ini, sudah ada pasal yang mengatur terkait larangan dan hukuman kepada penjual mihol secara daring di Raperda Perubahan Atas Perda No.4 /2019 yang akan disahkan pada Maret 2025.
"Sudah tidak ada alasan lagi. Razia perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada momen tertentu," ucap Suradal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Tren traveling 2027 menunjukkan wisatawan Indonesia makin selektif mengatur anggaran, memilih akomodasi, serta memanfaatkan media sosial dan AI.
RUU Perampasan Aset rampung dibahas setelah 87 kali rapat. DPR memastikan celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat telah diproteksi.
Simak 10 cara liburan hemat akhir tahun 2026 dan daftar diskon tiket Nataru 2026/2027 untuk kereta, kapal laut, penyeberangan, dan pesawat.
Juan Mata mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 38 tahun setelah berkarier dua dekade dan meraih berbagai gelar bergengsi.
Sejumlah OPD Pemkot Jogja mulai menurunkan foto Gibran setelah pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI pada 12 November 2026.