Bukan Tanah Milik Pemkab Bantul, Penyebab SSA Susah Direnovasi oleh Kementerian PU

Harianjogja.com, BANTUL—Keinginan Pemkab Bantul agar Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul direvitalisasi dan direnovasi dengan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipastikan tidak bisa terealisasi.

Status tanah SSA menjadi kendala dalam pengajuan revitalisasi dan renovasi ke Kementerian PU. Padahal, usia dari SSA saat ini telah mencapai 20 tahun, dan butuh adanya renovasi.

"Status tanah jadi kendala. Kemarin sejatinya kami telah mengajukan revitalisasi dan renovasi ke Kementerian PU bersama dengan Stadion Maguwoharjo, hanya saja pengajuan kami tidak disetujui, karena status tanah dari SSA bukan milik Pemkab Bantul," kata Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bantul Andus Sarwana kepada Harianjogja.com, Senin (24/2/2025).

BACA JUGA: Luka Modric: Kemenangan Real Madrid atas Girona Sangat Penting untuk Gelar Juara Laliga

Andus mengungkapkan, status tanah dari SSA, adalah Tanah Kas Desa (TKD). Di mana, SSA menempati luasan lahan 24 hektare dengan status TKD dari tiga kalurahan, yakni Kalurahan Trimulyo-Kapanewon Jetis, Kalurahan Timbulharjo-Kapanewon Sewon, dan Kalurahan Wonokromo-Kapanewon Pleret.

Sehingga, kata dia, untuk bisa menggunakan tanah tersebut, Pemkab harus mengajukan perpanjangan sewa tanah ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena sesuai regulasi, pemanfaatan TKD harus seizin Gubernur DIY.

Alhasil, karena terbentur status tanah tersebut, Andus mengaku saat ini pihaknya hanya bisa melakukan renovasi kerusakan SSA dengan mengandalkan dana dari APBD Bantul. Selain itu, renovasi juga bisa dilakukan apabila ada bantuan CSR dari perusahaan.

"Jika tidak ya, kami menunggu adanya dana hibah dari pemerintah pusat. Karena sekali lagi, kalau kami mengajukan ke Kementerian PU untuk renovasi jelas tidak bisa karena terbentur status tanah SSA," terang Andus.

Terkait dengan kerusakan yang saat ini ada di SSA, Andus mengakui ada sejumlah kerusakan kecil dan perlu adanya pembenahan. Hanya saja, untuk memastikan apa saja yang harus diperbaiki, Disdikpora Bantul masih menunggu rencana asesmen yang dilakukan oleh Pemkab Bantul.

"Karena kemarin ada SE untuk menunda sejumlah kegiatan, maka kami belum bisa memastikan kapan esesmen tersebut kapan bisa dilakukan," ucap Andus.

Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto mengakui tahun ini Pemkab Bantul akan melakukan asesmen SSA. Asesmen dilakukan untuk mengetahui  kondisi teknis bangunannya dari SSA.

Untuk pelaksanaan asesmen SSA, Nugroho mengaku belum bisa memastikan. Sebab, adanya SE dari Sekda Bantul tertanggal 13 Februari 2025 yang meminta adanya penundaan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas hingga assesment yang dilakukan oleh pihak ketiga.

"Nah kita tunggu saja. Setelah sudah ok dan diperbolehkan melakukan assesment baru kami akan gandeng pihak ketiga lakukan assesment," ucap Nugroho.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengakui bahwa SSA telah berusia 20 tahun lebih. Sehingga diperlukan asesmen terkait dengan keamanan dan kelayakan stadion apabila tempat tersebut digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan pertandingan sepakbola dengan penonton. "Sehingga perlu ada kajian bagaimana keamanan konstruksinya juga," ucap Halim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.