PAD Sleman Ditarget Rp1,716 Triliun, Sejumlah Sektor Belum Optimal
PAD Sleman 2026 ditargetkan Rp1,716 triliun. Namun, realisasi BPHTB baru sekitar Rp300 miliar dari target Rp400 miliar.
Ilustrasi miras. - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL–DPRD Bantul mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) No.4/2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan. Perubahan Perda tersebut diharapkan mampu mengendalikan peredaran miras di Bantul dan ditargetkan rampung pada triwulan pertama tahun ini.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Titis Ajeng Ganis menyampaikan Perda tersebut termasuk dalam raperda prakarsa DPRD Bantul triwulan pertama tahun 2025. Titis mengaku salah satu Perda tersebut digagas lantaran urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan.
Pelayanan kesehatan ini termasuk didalamnya kewajiban pemerintah memproteksi masyarakatnya agar tidak mendapatkan minuman dan makanan berbahaya yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian.
BACA JUGA: Puluhan Musisi Ajukan Gugatan Uji Materi Undang-Undang Hak Cipta ke MK, Ini Daftarnya
“Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang apabila dikonsumsi,” katanya di ruang Rapat Paripurna DPRD Bantul, Senin (10/3/2025).
Titis menilai perlu payung hukum dalam bentuk peraturan daerah sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban atas peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan.
Menurutnya, Perda Bantul No.4/2019 tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap perda tersebut.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta menyampaikan mendukung adanya perubahan Perda tersebut. “Kemarin (miras) oplosan sudah ada korban sehingga itu memang harus diperketat untuk dilaksanakan,” katanya.
Aris mengaku dalam perubahan perda tersebut pihaknya akan meningkatkan sanksi terhadap produsen dan pengedar miras. “Nanti ada [pemberatan sanksi produsen atau pengedar miras], nanti kita sesuaikan dengan kondisi sekarang,” katanya.
Dia menyampaikan selama perubahan perda tersebut masih berproses, dia mendorong agar Satpol PP Bantul melakukan pengawasan terhadap pengedaran miras di Bantul. Ia menyebut Satpol PP Bantul terus menggencarkan operasi terkait pengedaran miras di Bantul selama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD Sleman 2026 ditargetkan Rp1,716 triliun. Namun, realisasi BPHTB baru sekitar Rp300 miliar dari target Rp400 miliar.
Simak jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Jumat 20November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja 20 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.
Arema FC mengincar poin di markas PSS Sleman. Andre Caldas menyebut persiapan tim lebih matang dan mewaspadai motivasi tuan rumah.
Putri Kusuma Wardani dan Dejan/Felisha lolos ke perempat final Hong Kong Open 2026 setelah menang di babak 16 besar.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.