Bupati Gunungkidul Minta Jaga Warga Lebih Aktif, Ini Tujuannya
Bupati Gunungkidul Endah Subekti meminta kelompok Jaga Warga memperkuat kamtibmas, mencegah konflik sosial, narkoba, kenakalan remaja, dan hoaks.
Sukarelawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Pacarejo sedang memantau kondisi lahan milik warga Padakuhan Kwangen Lor yang terendam air setinggi sekitar 1 meter pada Sabtu (9/3/2024). Lahan tersebut berada di sekitar luweng yang terjadi penyempitan atau sedimentasi sehingga tidak dapat menyerap air dengan maksimal. Sebab itu, Lurah Pacarejo meminta BPBD untuk melakukan normalisasi luweng.Istimewa - Lurah Pacarejo
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kalurahan Pacarejo, Semanu berencana melakukan normalisasi Luweng Gunungringin di Padukuhan Kwangen Lor. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya banjir karena keberadaan luweng berfungsi sebagai saluran pembuangan air saat musim hujan.
Lurah Pacarejo, Suhadi mengatakan, pihaknya sedang mematangkan konsep untuk mematangkan rencana normalisasi Luweng Gunungringin. Upaya koordinasi di internal kalurahan maupun laporan ke Pemkab Gunungkidul juga sudah dilakukan agar normalisasi segera terealisasi.
“Kami sudah matur ke Bupati, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga Dinas Lingkungan Hidup agar ikut berperan dalam upaya normalisasi luweng,” katanya saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Suhadi menjelaskan, keberadaan luweng sangat vital saat musim hujan. Pasalnya, luweng bisa berperan sebagai saluran pembuangan air hujan.
Hingga saat ini, ia mengakui kondisi Luweng Gunungringin sudah mulai mampet karena sedimentasi tanah. Fungsi pembuangan pun sudah terganggu karena sering mengakibatkan terjadinya genangan saat hujan dengan intesitas yang tinggi.
“Belum sampai ke rumah warga dampaknya, tapi sudah ada lahan yang tergenang karena mampetnya Luweng Gunungringin. Jadi, harus segera dinormalisasi sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi banjir,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi mengatakan, banjir menjadi salah satu ancaman bencana yang terjadi di saat musim hujan. Di akhir Maret lalu, terjadi banjir yang mengakibatkan belasan rumah warga terendam.
Menurut dia, banjir terjadi tidak hanya karena intensitas hujan yang tinggi. Namun, juga disebabkan karena saluran pembuangan yang tidak lancar seperti luweng yang tertutup sedimentasi hingga tumpukan sampah di salurah drainanse.
“Potensi bencana harus diantisipasi agar dampaknya bisa dicegah sekecil mungkin,” katanya.
Disinggung mengenai potensi cuaca ekstrem, pihaknya sudah membuat antisipasi dengan memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Ia mengakui perpanjangan hanya satu bulan karena April masih dalam kondisi musim hujan sehingga untuk kesiapsiagaan.
“Hanya sampai akhir April dan bukan tiga bulan. Ini dikarenakan, mulai Mei di wilayah Gunungkidul sudah memasuki musim kemarau,” katanya.
Perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagai bagian dari mitigasi bencana. Terlebih lagi, meski sudah memasuki akhir musim penghujan potensi bencana semakin tetap harus diwaspadai.
“Menurut BMKG, kondisi cuaca saat ini masih berpeluang terjadinya cuaca ekstrem sehingga perlu adanya kesiapsiagaan untuk menghadapi dampak bencana,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti meminta kelompok Jaga Warga memperkuat kamtibmas, mencegah konflik sosial, narkoba, kenakalan remaja, dan hoaks.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 24 Oktober 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Pemda DIY berencana membuka Konsulat Kehormatan Meksiko di Royal Ambarrukmo untuk memperkuat kerja sama pendidikan, seni, dan budaya.
Dua tahun Prabowo-Gibran, pariwisata Indonesia makin merata. Kunjungan wisatawan tumbuh di Danau Toba, Manado-Likupang, dan desa wisata.
Dinhub Banyumas menertibkan parkir berbayar di minimarket berjaringan setelah menerima aduan warga. Kebijakan parkir gratis berlaku sejak 1 Oktober 2026.
Prancis menyiagakan lebih dari 60.000 personel keamanan menjelang demo nasional, termasuk peserta pelatihan akademi polisi untuk menjaga fasilitas publik.