Demo Warga Bantul Desak Dukuh Banyon Dicopot, Diduga Pungli Sertifikat
Demo warga Bantul menuntut dukuh Banyon dicopot setelah diduga melakukan pungli dan menggadaikan sertifikat tanah milik warga.
Ilustrasi sekolah rakyat. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo menyatakan, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat tampaknya belum bisa terealisasi di wilayahnya tahun ini.
Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo, Lucius Bowo Pristiyanto, mengungkapkan aaat ini tahapan baru sampai pada verifikasi lahan. "Baru sampai verifikasi lahan, tahapannya baru sampai situ saja dan belum ada perkembangan signifikan," ujarnya, Jumat (2/5/2025).
Dinsos PPPA Kulonprogo telah mengidentifikasi lima lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi belum ada keputusan akhir. "Nantinya akan ditelaah mana yang memungkinkan," ujarnya.
BACA JUGA: Dinas Sosial Gunungkidul Sebut Ada 63 Anak Mendaftar Sekolah Rakyat
Soal kurikulum dan tenaga pengajar, Bowo mengatakan keduanya masih dalam proses dan menunggu arahan dari pemerintah pusat. "Informasinya nanti dari pusat yang mengeluarkan, pasti akan ada petunjuk teknisnya untuk daerah, begitu pula tenaga pengajar," katanya.
Dengan demikian, ia mengungkapkan program Sekolah Rakyat di Kulon Progo tampaknya belum bisa dijalankan pada 2025 ini atau tahun ajaran depan. "Ya mudah-mudahan nanti tahun depan bisa segera dijalankan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Demo warga Bantul menuntut dukuh Banyon dicopot setelah diduga melakukan pungli dan menggadaikan sertifikat tanah milik warga.
Meta mengakui AI belum mampu menekan spam judi online di Facebook dan Instagram karena pelaku terus mengubah modus untuk menghindari deteksi.
Selamat pagi pembaca setia Harianjogja.com. Semangat mengawali hari dari tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat.
Presiden Prabowo menegaskan Polri berperan strategis menjaga keamanan dan menyampaikan enam pesan penting pada Hari Bhayangkara ke-80.
Sensus Ekonomi 2026 mencatat UMKM DIY masih didominasi usaha mikro. Dinkop UKM DIY memperkuat pendampingan agar pelaku usaha bisa naik kelas.
BPKH memangkas anggaran operasional Rp100,31 miliar pada 2026 untuk menjaga keberlanjutan dana haji tanpa mengurangi layanan kepada jemaah