Pemkab Bantul Targetkan Nol Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026

Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya hingga nol persen pada tahun 2026 mendatang.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, masih terdapat sekitar 8.000 warga miskin ekstrem atau 0,8 persen dari total populasi Bantul. Sementara itu, jumlah warga miskin masih terbilang tinggi sebesar 11,6 persen atau lebih dari 100.000 warga.

“Maka yang kita prioritaskan adalah menghilangkan miskin yang ekstrem ini. Ekstremitasnya dihilangkan. Miskinnya masih, tetapi derajatnya naik dari ekstrem menjadi tidak ekstrem,” ujar Abdul Halim Muslih, Jumat (16/5/2025).

Selain kemiskinan ekstrem, pihaknya juga menargetkan penurunan kemiskinan hingga di bawah 10 persen. Hal ini karena tingkat kemiskinan di Bantul masih di bawah angka nasional sebesar 8,57 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sebesar 10,4 persen berdasarkan data September 2024.

Di level provinsi, presentase kemiskinan Bantul unggul dari Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 15,18 persen dan Kabupaten Kulonprogo sebesar 15,62 persen. Serta masih di bawah Kota Yogyakarta dengan 10,83 persen dan Kabupaten Sleman dengan 7,46 persen.

BACA JUGA: Lurah Pastikan Video Viral Buaya di Sungai Progo Bukan Hoaks, Warga Diminta Waspada

Sementara itu, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Ari Budi Nugroho mengatakan, pihaknya optimistis target pengentasan kemiskinan akan tercapai.

Ari Budi mengungkapkan, tren kemiskinan di Bantul terus menurun selama tiga tahun beruntun sejak tahun 2021 setelah sempat meningkat akibat pandemi Covid-19. Adapun penurunan kemiskinan tertinggi terjadi pada 2022 yang berkurang dari angka 14,04 persen ke 12,27 persen.

Demi mencapai target pengentasan kemiskinan, ia mengungkapkan perlu minimal 20 ribu masyarakat yang mentas dari status miskin di tahun 2026. Ari mengakui ini bukan target mudah, namun percaya dapat terealisasi di tahun depan.

“Suatu effort yang tidak mudah, tetapi kita harus optimis bahwa kemiskinan ini harus ditangani, diintervensi oleh berbagai pihak perangkat daerah di Bantul,” ujar Ari.

Ia menuturkan, strategi penanggulangan kemiskinan secara garis besar dibagi dua, yaitu program pengurangan beban, serta program pemberdayaan ekonomi.

“Pemberdayaan itu berarti ada aktivitas di sana. Mungkin bantuan, permodalan, bantuan sarana peralatan untuk kegiatan ekonomi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bantul,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.