31 Dispensasi Nikah di Jogja Jadi Dasar Lahirnya Program MALIKA
Pemkot Jogja menyiapkan program MALIKA setelah 31 dispensasi nikah diajukan pada 2024 untuk mendampingi keluarga muda dan menekan berbagai risiko.
Spanduk penolakan penggusuran oleh warga RW 01 Bausasran. (Dok. Harian Jogja)
Harianjogja.com, JOGJA—Di tengah proses penataan yang dilakukan, satu warga memutuskan bertahan dan belum menyetujui relokasi. Warga tersebut menilai PT KAI belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau dokumen sah atas tanah yang dia tempati.
Juru bicara warga Lempuyangan, Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan satu warga yang masih bertahan tersebut ialah Wisnu. Menurutnya, keputusan bertahan tersebut bukan merupakan perlawanan, melainkan sikap bertahan karena tidak ada kejelasan dokumen dari PT KAI.
“Wisnu belum pernah dikasih bukti serat palilah. Padahal, PT KAI mengeklaim menerima serat palilah dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat,” katanya. Menurut Fokki, penjelasan dari PT KAI selama ini belum memuaskan warga. Ia menilai, dasar hukum yang digunakan untuk penataan belum lengkap.
Pernyataan Fokki diamini Wisnu. Ia mengatakan, dirinya bersedia pergi dari rumah tersebut jika PT KAI bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan.
Manajer Humas KAI Daop 6 Jogja, Feni Novida Saragih, menegaskan seluruh proses penertiban telah dilakukan sesuai prosedur. Ia mengeklaim KAI sudah menjelaskan dasar dan dokumen yang mendasari penertiban saat sosialisasi.
Menurutnya, tanah tersebut merupakan Sultan Grond yang izin pengelolaannya sudah diberikan kepada PT KAI. “Tanah di kawasan Stasiun Lempuyangan merupakan Sultan Grond, dan kami [PT KAI] sudah diberikan izin untuk mengelolanya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja menyiapkan program MALIKA setelah 31 dispensasi nikah diajukan pada 2024 untuk mendampingi keluarga muda dan menekan berbagai risiko.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.