Skema Droping Air di Gunungkidul Berubah, Kapanewon Jadi Prioritas
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Ilustrasi rupiah. - Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kesbangpol Gunungkidul memastikan ada rencana untuk menaikan bantuan keuangan partai politik (Banpol). Meski demikian, keputusan ini juga bergantung dari kebijakan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.
Kepala Kesbangpol Gunungkidul, Johan Eko Sudarto mengatakan, banpol diberikan kepada partai politik peraih kursi di DPRD kabupaten hasil dari penyelenggaraan pemilu. Adapun besarannya disesuaikan dengan jumlah suara sah yang diraih dikalikan dengan nominal banpol.
BACA JUGA: Pemkab Gunungkidul Siapkan Tanjungsari Sebagai Lokus Stunting 2026
Saat ini, kata Johan, nominal kelipatan yang dipakai sebesar Rp2.506 per suaranya. Untuk yang mendapatkan banpol di Gunungkidul terdapat delapan partai, yakni PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Golkar.
Selain itu, juga ada PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat. Ia tidak menampik belum lama ini ada wacana menaikan besaran nominal banpol.
Upaya tersebut ditindaklanjuti pemkab dengan berkirim surat ke Gubernur DIY, Sri Sultan HB X guna mendapatkan persetujuan. Namun, Johan belum mau mengungkapkan berapa usulan kenaikan banpol maupun akan diberlakukan mulai kapan.
“Intinya menunggu persetujuan dari Gubernur DIY. Ini termasuk besaran kenaikan hingga waktu pelaksanaan pemberian. Yang jelas, surat permohonan sudah dimasukan sejak Juli lalu,” katanya, Jumat (8/8/2025).
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, PDI Perjuangan menjadi penerima banpol terbesar karena tampil sebagai pemenang dalam pemilihan tersebut. Partai Banteng Moncong Putih ini memeroleh bantuan sebesar Rp244,04 juta. Disusul berikutnya NasDem sebesar Rp219,1 juta; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp171,8 juta dan Golkar sebesar Rp156,1 juta.
Selanjutnya, Partai Gerindra sebesar Rp138,6 miliar; Partai Amanat Nasional (PAN) Rp114,2 juta; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp100 juta dan Partai Demokrat sebesar Rp33,2 juta. “Jadi kalau diakumulasikan banpol yang dicairkan tahun ini mencapai Rp1,1 miliar,” ungkap Johan.
Hingga sekarang seluruh parpol penerima banpol sudah menerima bantuan tersebut. “Sudah diambil semua sesuai dengan nominal yang diapatkan,” katanya.
Poitikus Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho mendukung penuh upaya menaikan banpol yang diberikan oleh Pemkab. Ia mengakui, pihaknya sudah mengajukan untuk pencairan banpol yang dialokasikan dan rutin dicairkan setiap tahun, bagi parpol pemilik wakil di DPRD Gunungkidul.
“Kami memiliki enam wakil yang duduk di kursi DPRD Gunungkidul sehingga berhak mendapatkan bantuan ini. Mudah-mudahan sudah dicairkan,” kata Heri.
Menurut dia, banpol yang diberikan dipergunakan berbagai kegiatan, khususnya Pendidikan politik di internal kepartaian. Selain itu, juga dipergunakan untuk operasional kesretariatan.
“Sudah ada petunjuk teknis untuk penggunaan dan hal tersebut dijadikan pedoman dalam pemakaian banpol,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Ducati jual fairing asli MotoGP GP25 Márquez dan Bagnaia lewat MotoGP Authentics untuk kolektor
Meta PHK 8.000 karyawan di tengah investasi besar AI meski perusahaan catat laba tinggi
Pembangunan akses keluar-masuk (ramp on/off) dan Gerbang Tol Trihanggo di area Simpang Kronggahan, Sleman terus bergulir. Proyek konstruksi yang menjadi bagian
Survei State of Motherhood 2026 ungkap rumah tangga bisa kacau dalam 1–2 hari tanpa peran ibu
Kadek Dhinda tersingkir di Malaysia Masters 2026 setelah kalah dari Ratchanok Intanon di babak 32 besar