Pemkab Sleman Baru Bersurat ke BKN Soal Seleksi JPT Pratama

Harianjogja.com, SLEMAN--Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman menyampaikan pihaknya sedang besurat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) terkait penyusunan draft jadwal seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Kepala BKPP Sleman, Wildan Solichin, mengatakan surat permohonan pembukaan seleksi terbuka JPT Pratama telah dikirim ke BKN. Adapun posisi yang akan dilelang masih dalam pembahasan.

“Belum fix [terkait posisi jabatan yang akan dilelang],” kata Wildan dihubungi, Jumat (8/8/2025).

BACA JUGA: Pemkab Sleman Segera Buka Lelang Jabatan JPT Pratama

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan tidak hafal persis jumlah posisi yang kosong. Paling tidak, ada lima posisi kosong. Dia mengaku tidak akan melelang semua jabatan yang saat ini kosong.

Dia menegaskan pejabat yang mengisi posisi kepala dinas/ badan/ direktur haruslah berkompeten dan dapat memimpin dengan baik. Pejabat Eselon II yang dilantik pada Selasa (22/7) pun tidak luput dari evaluasi.

Harda mengaku akan melakukan rotasi lagi terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama itu apabila hasil evaluasi selama tiga bulan pasca pelantikan tidak menunjukkan progres yang baik atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

“Pertimbangan saya lelang atau rotasi jabatan itu mengacu ke kemampuan. Ada tidak orang yang mampu mengisi posisi kosong itu,” kata Harda.

Adapun jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini kosong antara lain Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (DP3), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Direktur RSUD Sleman.

Rotasi Jabatan Dapat Sorotan

Rotasi jabatan yang sebelumnya dilakukan oleh Harda Kiswaya ternyata menjadi sorotan oleh Jogja Corruption Watch (JCW).

Deputi Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, mempertanyakan pelantikan Kepala DPUPKP Sleman, Taupiq Wahyudi. Taupik yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan sekaligus Plt Inspektur Inspektorat Daerah sebenarnya memasuki masa pensiun.

Taupiq memang sempat menjabat sebagai Kepala DPUPKP sebelum menjadi staf ahli. “Istilahnya balik kandang. Masa jabatan Taupiq Wahyudi sebenarnya tinggal lima bulan lagi, lalu pensiun,” kata Kamba.

Penting bagi Bupati Sleman untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan penempatan kepala OPD dengan masa jabatan yang sebentar.

Sementara, Taupiq Wahyudi, mengatakan dia akan pensiun pada Januari. Per tanggal 1 Januari, dia sudah off dari kewajibannya sebagai Kepala DPUPKP. Meski hanya lima bulan, hasil rotasi jabatan yang mengembalikan dirinya sebagai Kepala DPUPKP akan baik.

“Dulu kan saya sempat di DPUPKP juga, empat tahunan. Adaptasi jadi mudah, tinggal kami genjot saja program yang memang sudah berjalan,” kata Taupiq ditemui di Dinas Kominfo beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.