Ini Strategi Pemda DIY untuk Tekan Kemiskinan di 2026

Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menargetkan angka kemiskinan pada 2026 berada di kisaran 9,97 persen hingga 10,38 persen. Untuk mencapai target 2026, Pemda DIY menyiapkan berbagai program.

Kepala Bapperida DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti menyebutkan langkah pengentasan kemiskinan meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pemenuhan akses terhadap sumber daya dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.

“Kemiskinan itu tidak hanya soal bansos. Kita juga harus melihat akar masalah, termasuk aspek sosial, mental, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujar Ni Made, Selasa (9/9/2025).

Program pemberdayaan masyarakat yang disiapkan antara lain pembinaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, fasilitasi pemberdayaan perempuan, serta penyediaan peluang kerja bagi warga miskin. Selain itu, Pemda juga menggandeng perguruan tinggi dan dunia usaha melalui sekolah vokasi agar lulusan dapat langsung terserap ke pasar kerja.

Adapun keterbatasan anggaran disebutnya bukan alasan untuk menurunkan target. Menurut Ni Made, APBD hanya menyumbang sekitar 9,2 persen dari total kegiatan pembangunan.

BACA JUGA: Jadwal KRL Jogja Solo Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan, 10 September 2025

Sementara kontribusi juga datang dari skema kolaborasi yang melibatkan kantor, keraton, kampung, kampus, komunitas, hingga dunia usaha dan koperasi.

“Kami tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tapi juga berusaha mengoptimalkan aset daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal,” jelasnya.

Wilayah selatan DIY, terutama Gunungkidul dan Kulonprogo, menjadi fokus perhatian karena masih mencatat tingkat kemiskinan relatif tinggi. Pemda telah menetapkan 15 kapanewon dan empat kemantren sebagai lokus prioritas penanganan kemiskinan.

Penentuan ini didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain persentase penduduk miskin, indeks desa membangun, kondisi ketahanan pangan, hingga jumlah rumah tidak layak huni.

Ni Made menegaskan bahwa berbagai program tersebut akan tetap berjalan meski ada kemungkinan keterlambatan akibat dinamika anggaran. “Yang jelas, kita tetap komit pada target yang ditetapkan. Walaupun mungkin tidak bisa cepat, tapi kita akan menuju ke sana. Harus optimis, kalau tidak optimis nanti Pemda bisa stagnan,” ujarnya.

Mengenai persentase kemiskinan, Ni Made menyebutkan bahwa meski DIY masih mencatat angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, secara jumlah warga miskin tidak sebesar yang terlihat dari persentasenya.

“Penduduk kita relatif lebih sedikit dibanding provinsi lain, sehingga ketika dihitung, persentasenya menjadi tinggi. Padahal jika dilihat dari jumlah orang miskinnya, tidak sebesar itu,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, meski tantangan besar masih ada, sejumlah indikator lain menunjukkan kondisi DIY cukup positif. Tingkat pengangguran terbuka di bawah rata-rata nasional, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY menempati peringkat kedua nasional.

Hal itu menunjukkan bahwa upaya pembangunan terus memberi hasil meski belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekda DIY, Aria Nugrahadi, juga menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama pembangunan daerah. Ia menegaskan strategi yang ditempuh tidak hanya berupa bantuan langsung, melainkan juga pemberdayaan masyarakat.

“Ada beberapa skema nanti kita lakukan, baik itu melalui konsep pemberdayaan maupun intervensi langsung ke masyarakat,” kata Aria.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.