Bantul Targetkan Semua Transaksi Keuangan Digital pada 2027
Pemkab Bantul menargetkan transaksi keuangan OPD, parkir, dan layanan becak listrik menggunakan sistem digital mulai 2027.
Terdakwa perkara penipuan pembelian perusahaan YAM (baju putih) berbincang dengan penasehat hukumnya seusai sidang pembacaan tuntutan yang digelar di PN Bantul, Jumat (17/10/2025)./ Harian Jogja - Yosef
Harianjogja.com, BANTUL – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bantul menuntut YAM dengan pidana penjara tiga tahun dalam perkara dugaan penipuan pembelian perusahaan. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Jumat (17/10/2025), dipimpin oleh Hakim Ketua Gatot Raharjo.
JPU Irdhany Kusmarasari dalam pembacaan tuntutan menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam kasus itu. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAM dengan pidana penjara selama tiga tahun, dikurangi selama masa penahanan,” ujar Irdhany di hadapan majelis hakim.
Menurutnya, tuntutan tersebut ditetapkan berdasarkan bukti dan pendalaman terhadap semua tahapan sidang. Jaksa menilai terdakwa terlalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya saat memberikan keterangan selama sidang.
"Dalam pasal 378 kan ancaman terberat pidananya empat tahun, jadi kami tuntut tiga tahun," urainya.
Kuasa hukum terdakwa, Khoirul Ariwafa menyebut, pihaknya menghormati tuntutan jaksa, tetapi akan memberikan tanggapan secara resmi melalui nota pembelaan atau pledoi yang digelar dalam waktu dekat. “Kami menghormati tuntutan jaksa, tetapi tanggapan kami akan disampaikan dalam pembelaan. Prinsipnya, kami akan fokus pada aspek materi hukum dan menilai secara objektif berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan bukti di persidangan,” ujarnya.
Korban Abi Husni menyebut, tuntutan yang disampaikan JPU sudah maksimal dalam kasus tersebut. Ia menilai bahwasanya fakta hukum dalam kasus itu yang menyatakan YAM terbukti melakukan penipuan jauh lebih penting dari pada durasi pidana yang dituntut oleh JPU.
"Tuntutan ataupun putusan dalam kasus ini hanya konsekuensi dari perjalanan hukum kasus ini," pungkasnya. Majelis hakim kemudian menunda sidang hingga 27 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul menargetkan transaksi keuangan OPD, parkir, dan layanan becak listrik menggunakan sistem digital mulai 2027.
Jogja Bike Rendezvous 2026 menghadirkan ribuan Harley-Davidson, atraksi ekstrem, hiburan musik, serta donasi Rp30,5 juta untuk korban bencana.
Akademisi UGM Sandy Nurvianto menilai pembentukan populasi kedua badak jawa perlu dilakukan bertahap dengan kajian ilmiah dan penguatan habitat.
Menlu Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran siap berunding dengan AS dan mempercepat pembukaan Selat Hormuz jika tujuh tuntutan dipenuhi.
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Sabtu (21/11/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis
BPOB meraih predikat Informatif dalam Monev Kementerian Pariwisata 2026 dan memperkuat akses informasi publik melalui layanan SiKribo.