Pustu di Bantul Jauh dari Ideal: Bangunan Rusak, Baru 15 yang Aktif

Harianjogja.com, BANTUL–Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Bantul masih jauh dari ideal. Sebagian besar bangunannya rusak, bahkan ada yang sudah kembali dikelola oleh pemerintah desa pascapandemi Covid-19. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menyebut, hingga kini baru sekitar 15 Pustu yang masih aktif beroperasi.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Bantul, Anugerah Wiendyasari, mengatakan, dari total sekitar 75 desa di Bantul, hanya sekitar 49 yang secara struktur seharusnya memiliki Pustu karena sebagian wilayah sudah memiliki puskesmas induk. Namun, tak semua Pustu yang ada dapat difungsikan dengan optimal.

"Setelah pandemi, banyak bangunan Pustu yang rusak atau diambil kembali oleh desa karena sempat lama tidak beroperasi. Akibatnya, beberapa pelayanan kesehatan sekarang masih menumpang di balai desa,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Dia menjelaskan, kebijakan ideal dari pemerintah pusat adalah setiap desa memiliki satu Pustu. Namun, realisasi di lapangan terganjal keterbatasan anggaran. Untuk sementara, Dinkes mengutamakan penghidupan kembali Pustu di wilayah dengan angka kunjungan tinggi.

"Kalau untuk pembangunan fisik, kami bergantung pada dana dari pusat. Sayangnya, untuk tahun 2026 belum ada informasi akan ada anggaran rehabilitasi Pustu. Jadi, kemungkinan tahun depan nihil pembangunan baru,” jelasnya.

Dari sisi pembagian layanan, seluruh 17 kapanewon di Bantul telah memiliki puskesmas dengan layanan rawat inap 24 jam, kecuali Kapanewon Bantul karena sudah ada rumah sakit. Sementara, jumlah Pustu yang aktif di desa masih jauh dari target. Dinkes berharap dukungan pendanaan dari pusat dapat segera diterima agar fasilitas Pustu dapat kembali aktif, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan yang jauh dari puskesmas utama.

Kepala DPUPKP Bantul, Jimmy Simbolon, menyatakan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya dalam memprioritaskan pembangunan layanan infrastruktur.

"Apalagi tahun depan ada pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD), membuat kami harus memprioritaskan infrastruktur yang paling penting. Untuk Pustu, kami masih melakukan pendataan dan ke depan akan coba berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun Pemda DIY untuk renovasi dan perbaikannya,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.