Kasus Wonokromo, Pemkab Bantul Kumpulkan Bendahara Kalurahan

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul akan segera mengumpulkan seluruh bendahara kalurahan menyusul terungkapnya dugaan penyelewengan dana desa di Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret.

Peran bendahara atau danarta sangat krusial karena hampir seluruh program kalurahan bergantung pada pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel. Dana kalurahan bersumber dari berbagai skema, mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, hingga bantuan pemerintah pusat dan daerah, sehingga menuntut integritas tinggi dari pengelolanya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan, posisi danarta memiliki peran sentral dalam tata kelola keuangan kalurahan. Menurutnya, hampir seluruh program dan kegiatan di tingkat kalurahan bergantung pada pengelolaan anggaran yang tepat dan akuntabel.

“Anggaran ini banyak sumbernya. Ada Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Khusus Keuangan (BKK), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), Program Penguatan Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (P2BMP), dan dana transfer baik dari kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat,” ucapnya, Senin (5/1/26).

Halim menjelaskan, besarnya kepercayaan pemerintah kepada kalurahan tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran yang dikucurkan setiap tahun. Kondisi tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan integritas pengelola keuangan desa.

“Ada tren kenaikan APBD atau APB-Kal di Kabupaten Bantul karena kepercayaan pemerintah terhadap kelurahan itu semakin tinggi. Di sinilah pentingnya danarta yang kredibel dan berintegritas, yang mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan itu dengan baik,” ujarnya.

Terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kalurahan Wonokromo, Halim menyatakan keprihatinannya. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pamong kalurahan di Bantul, khususnya para danarta.

“Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi seluruh pamong di Kabupaten Bantul khususnya danarta. Kami berharap ini adalah peristiwa yang terakhir. Jangan ada lagi peristiwa yang sama itu terulang lagi,” katanya.

Pemkab Bantul berharap melalui penguatan koordinasi dan pembinaan terhadap bendahara kalurahan, pengelolaan keuangan desa ke depan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Pemkab Bantul berharap langkah ini memperkuat pengawasan dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.