UMK Bantul Naik, Disnakertrans Intensifkan Pengawasan Perusahaan

Harianjogja.com, BANTUL—Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul direspons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan memperkuat pengawasan kepatuhan perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan UMK Bantul benar-benar diterapkan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme deteksi dini serta kunjungan langsung ke sejumlah perusahaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian. Disnakertrans menilai pemantauan berkelanjutan penting guna mencegah potensi pelanggaran norma ketenagakerjaan sejak awal.

Kepala Disnakertrans Bantul, Agus Yuli, mengatakan bahwa kepatuhan pengusaha terhadap penerapan UMK Bantul tetap menjadi fokus utama pihaknya. Pengawasan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan unsur terkait agar proses berjalan objektif dan efektif.

“Deteksi dini, kunjungan ke perusahaan bersama dewan pengupahan dan lembaga kerja sama tripartit,” kata Agus, Senin (26/1).

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Bantul, Rina Dwi Kumaladewi, mengungkapkan bahwa kegiatan pemantauan sudah mulai dilaksanakan sejak beberapa hari terakhir. Pemantauan tersebut melibatkan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul (Depekab) serta Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKS Tripda).

“Sudah dilakukan pemantauan kemarin melalui kegiatan deteksi dini dengan melibatkan anggota Depekab Bantul dan LKS Tripda juga,” ujar Rina.

Ia menjelaskan, perusahaan yang menjadi sasaran pemantauan diprioritaskan pada unit usaha yang sebelumnya memiliki catatan persoalan hubungan industrial. Namun demikian, pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek kepatuhan pembayaran UMK Bantul semata.

“Sasaran pantauan kita prioritaskan yang kemarin ada perselisihan, namun tidak terbatas pada persoalan kepatuhan UMK. Kemarin ada delapan perusahaan yang kita sasar,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan tersebut, Disnakertrans Bantul menemukan bahwa belum seluruh perusahaan memahami norma ketenagakerjaan secara menyeluruh. Kondisi ini mendorong instansi tersebut lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dibandingkan penindakan.

“Hasilnya memang belum semua perusahaan paham akan normatif ketenagakerjaan, karena itu kita lakukan pembinaan,” katanya.

Pembinaan dilakukan dengan mendokumentasikan setiap temuan dalam formulir khusus. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan sebagai bahan tindak lanjut agar perbaikan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dari hasil temuan kita tuliskan di form dan kita berikan kepada pihak perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan sesuai temuan yang ada,” ujarnya.

Apabila dalam proses pemantauan ditemukan perusahaan yang belum membayarkan upah sesuai UMK Bantul, Disnakertrans Bantul menegaskan akan menyampaikan konsekuensi dan sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, sekaligus tetap membuka ruang pembinaan lanjutan.

“Apabila ditemukan gaji yang belum sesuai, akan ada sanksi yang dapat dikenakan. Sanksinya sesuai regulasi,” pungkas Rina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.