Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp168,7 Miliar untuk Gaji PPPK 2026
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp168,7 miliar untuk gaji PPPK 2026. BKAD memastikan pembayaran aman untuk lebih dari 4.000 pegawai.
Seorang dokter hewan sedang memeriksa seekor kucing di layanan Klinik Kesehatan Hewan Peliharaan di UPT Puskeswan Wonosari. Foto diambil beberapa waktu lalu. /dokumentasi Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pertanian dan Pangan resmi melakukan ekspansi layanan medis dengan menghadirkan klinik kesehatan khusus hewan peliharaan.
Langkah strategis ini diambil guna merespons tingginya populasi anabul di masyarakat sekaligus memitigasi risiko penularan penyakit zoonosis dari hewan ke manusia.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi, menjelaskan bahwa selama ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di berbagai kapanewon mayoritas hanya berfokus pada hewan ternak seperti sapi dan kambing.
Guna mengoptimalkan pelayanan bagi pemilik kucing, anjing, dan hewan kesayangan lainnya, otoritas terkait melakukan inisiasi praktik layanan baru sejak awal bulan ini.
“Puskeswan Wonosari yang awalnya di Kalurahan Karangtengah kita pindah untuk menggunakan bekas kantor Dinas Peternakan Kesehatan Hewan. Dengan kepindahan ini, maka juga membuka layanan untuk kesehatan hewan peliharaan,” ungkap Rismiyadi, Selasa (24/3/2026).
Transformasi lokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pencinta hewan di wilayah handayani agar tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Kota Jogja untuk mendapatkan perawatan medis profesional.
Selain sebagai pusat pengobatan, klinik ini berfungsi sebagai sarana edukasi bagi pemilik hewan agar lebih waspada terhadap potensi penyebaran penyakit menular antarhewan.
“Hewan anabul yang dimiliki seperti kucing dan anjing atau lainnya bisa diperiksakan ke tempat kami. Selain untuk kesehatan, juga sebagai sarana mengurangi risiko penyebaran penyakit,” imbuhnya.
Dalam mendukung program ini, Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul mencetuskan gerakan inovatif bernama "Siap Asih for Klangengan" (Si Asih Kangen).
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Retno Widiasuti, menyebutkan bahwa gerakan ini bertujuan mendorong kesadaran pemilik hewan agar tidak hanya memberikan pakan, tetapi juga rutin memeriksakan kondisi fisik peliharaan mereka.
“Gerakan ini kami cetuskan agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan. Jadi, tidak hanya diberi pakan secara rutin, tapi juga harus diperiksa kesehatannya,” tutur Retno.
Fasilitas yang disediakan di klinik ini tergolong lengkap, mencakup layanan vaksinasi, pemeriksaan feses, pemberian obat cacing, asupan vitamin, hingga tindakan medis menggunakan teknologi USG. Retno menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan proteksi maksimal bagi warga pemilik hewan melalui subsidi layanan tertentu.
“Untuk vaksinasi diberikan secara gratis agar tidak terjadi penularan penyakit seperti rabies dan lainnya,” tegasnya.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan hewan di daerah di tengah dinamika arus balik Lebaran 2026 yang juga melibatkan mobilisasi masyarakat pembawa hewan peliharaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp168,7 miliar untuk gaji PPPK 2026. BKAD memastikan pembayaran aman untuk lebih dari 4.000 pegawai.
OpenAI meluncurkan mode belajar di ChatGPT yang membantu pelajar memahami materi secara bertahap dengan metode Socrates.
Pemkot Pekalongan mempertahankan opini WTP dari BPK RI untuk LKPD 2025. Capaian ini menjadi WTP ke-11 berturut-turut sejak 2015 meski di tengah tantangan bencan
Juara Piala Dunia ternyata tidak bisa membawa pulang trofi asli. FIFA hanya memberikan replika resmi, sementara trofi asli tetap disimpan di Swiss.
Pemkab Bantul akan menerapkan pajak restoran dan kafe sebesar 10 persen mulai September 2026. Pelaku usaha masih dalam tahap pendataan.
Sensus Ekonomi 2026 mulai digelar di Batang. Sebanyak 825 petugas mendata seluruh usaha dan rumah tangga untuk dasar pembangunan 10 tahun ke depan.