Bantul Siaga Kemarau Lebih Panjang, Warga Diminta Waspada Kekeringan

Harianjogja.com, BANTUL—BPBD Kabupaten Bantul mulai memperketat kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan lebih intens dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dikaitkan dengan pengaruh El Nino yang diprediksi berlangsung sejak pertengahan April hingga Oktober.

Sejumlah wilayah di Bantul sudah masuk dalam peta rawan kekeringan dan menjadi fokus pemantauan. Daerah tersebut meliputi Piyungan, Dlingo, Pleret, Imogiri, Pundong, hingga Srandakan yang selama ini kerap mengalami krisis air saat musim kemarau.

Kepala BPBD Bantul Mujahid Amrudin mengatakan wilayah-wilayah tersebut memang memiliki riwayat kekeringan berulang setiap tahun berdasarkan data beberapa tahun terakhir.

“Wilayah-wilayah tersebut memang setiap tahun berpotensi kekeringan, berdasarkan data yang kami miliki sejak beberapa tahun terakhir. Khususnya Piyungan, Dlingo, Pleret, Imogiri, Pundong, hingga Srandakan,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Ia menyebut dampak El Nino tahun ini diperkirakan tidak hanya memperpanjang durasi musim kemarau, tetapi juga meningkatkan tingkat kekeringan di sejumlah wilayah. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada periode Juli hingga September.

“Mungkin puncaknya Juli hingga September,” katanya.

Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Bantul mulai menyiapkan berbagai langkah mitigasi sejak dini. Salah satunya melalui surat edaran bupati yang ditujukan kepada panewu, lurah, dan tokoh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan di wilayah masing-masing.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan OPD, BAZNAS, PMI, hingga PDAM untuk mendukung penanganan jika terjadi kekeringan berkepanjangan.

“Koordinasi sudah kami lakukan sejak awal, termasuk dengan BPBD DIY, agar penanganan bisa lebih maksimal,” kata Mujahid.

BPBD juga telah menggelar sarasehan pada Rabu (15/4/2026) sebagai bagian dari edukasi masyarakat terkait potensi dampak kemarau panjang serta langkah-langkah yang perlu dilakukan warga untuk mengurangi risiko krisis air.

Dari sisi kesiapan operasional, BPBD Bantul telah menyiapkan posko siaga lengkap dengan peralatan, personel, hingga anggaran distribusi air bersih. Mujahid menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu penanganan kekeringan.

“Posko siaga lengkap dengan dukungan peralatan, sumber daya manusia, serta anggaran penanganan. Perlu ditegaskan efisiensi anggaran tidak berpengaruh untuk menghadapi kekeringan,” ujarnya.

Ia menambahkan anggaran khusus untuk dropping air bersih sudah disiapkan, termasuk skema kolaborasi dengan berbagai pihak jika kondisi kekeringan berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.