Kedelai Tak Lagi Prioritas, Petani Gunungkidul Tanam Bermodal Sendiri

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Petani kedelai di Gunungkidul harus mengandalkan pengadaan benih secara mandiri setelah dalam dua tahun terakhir tidak menerima bantuan benih dari pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi seiring fokus pemerintah yang lebih diarahkan pada program swasembada beras dan jagung sebagai prioritas ketahanan pangan nasional.

Meski tanpa dukungan bantuan benih kedelai, aktivitas budidaya tetap berlangsung di sejumlah wilayah. Petani di Kapanewon Semin dan Ngawen, misalnya, masih menanam kedelai secara swadaya untuk mempertahankan produksi komoditas tersebut.

Kepala Tim Kerja Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Danang Sutopo, mengatakan selama dua tahun terakhir tidak ada bantuan benih kedelai yang disalurkan kepada petani di Gunungkidul.

“Tidak ada bantuan benih kedelai untuk petani di Gunungkidul sehingga untuk penanaman harus melakukan pengadaan secara mandiri,” kata Danang, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, tidaknya bantuan benih kedelai dipengaruhi keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat juga lebih memprioritaskan dukungan untuk komoditas padi dan jagung dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

“Terakhir ada bantuan benih di 2024, sedangkan tahun lalu tidak ada karena fokus di komoditas padi dan jagung,” katanya.

Meski demikian, Danang mengungkapkan sebenarnya pada 2026 terdapat rencana bantuan benih kedelai dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul bahkan telah menyiapkan lahan seluas 1.500 hektare pada musim tanam kedua dan 600 hektare pada musim tanam ketiga.

Namun, program bantuan tersebut akhirnya tidak dapat direalisasikan karena benih yang disiapkan tidak lolos proses sertifikasi di Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BP3MBTP) Yogyakarta.

Menurut Danang, opsi penggantian benih sebenarnya memungkinkan dilakukan, tetapi proses administrasi dan pengadaannya membutuhkan waktu cukup panjang sehingga berpotensi melewati masa tanam yang telah direncanakan.

“Kalau mau diganti prosesnya panjang sehingga momen tanam sudah lewat dan penyaluran tidak akan optimal. Makanya lebih memilih tidak ada bantuan yang diberikan ke petani,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Raharjo Yuwono, menegaskan budidaya kedelai di Gunungkidul tetap berjalan meskipun tanpa bantuan benih dari pemerintah.

“Tetap ada yang menanam, tapi dengan pengadaan bibit secara mandiri,” katanya.

Raharjo menilai komoditas kedelai kini semakin tersisih dalam berbagai program pengembangan pertanian karena tidak masuk dalam prioritas utama swasembada pangan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi tingkat produktivitas kedelai yang relatif lebih rendah dibandingkan komoditas pangan lain.

Ia mencontohkan, rata-rata produktivitas kedelai di Gunungkidul hanya sekitar 1,2 ton per hektare. Angka tersebut jauh di bawah produktivitas padi yang dapat mencapai 5 hingga 6 ton per hektare.

Selain faktor produktivitas, petani kedelai juga menghadapi tantangan berupa serangan hama yang dapat muncul hampir di seluruh fase budidaya, mulai dari masa tanam hingga menjelang panen.

“Selain produktivitas rendah, serangan hama juga terjadi sepanjang pemeliharaan. Mulai dari penanaman hingga persiapan panen ada ancamannya sehingga pemeliharaan harus dilakukan secara ekstra agar tetap tumbuh subur,” katanya.

Kondisi tersebut membuat budidaya kedelai membutuhkan perhatian dan biaya pemeliharaan yang lebih besar. Di tengah fokus pemerintah terhadap swasembada beras dan jagung, petani kedelai di Gunungkidul masih berupaya mempertahankan produksi melalui penanaman mandiri sembari menunggu adanya dukungan program bantuan yang dapat kembali direalisasikan pada musim tanam mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.