Sumbu Filosofi Jogja Dikebut Rendah Emisi, Ini Tantangannya

Harianjogja.com, JOGJA—Upaya menjadikan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai wilayah bebas emisi karbon dalam waktu dekat dipastikan belum realistis. Pemerintah memilih strategi bertahap dengan fokus awal pada penurunan emisi, terutama di kawasan paling padat seperti Malioboro.

Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi (BPKSF), Aryanto Hendro Suprantoro, menegaskan kompleksitas persoalan di lapangan menjadi alasan utama kebijakan nol emisi belum bisa diterapkan secara langsung.

“Tidak bisa langsung kita canangkan bebas emisi sekarang, karena banyak faktor. Tapi upaya ke arah itu sudah dimulai,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Langkah awal yang telah dijalankan antara lain konversi becak motor menjadi becak listrik serta kebijakan pedestrianisasi di kawasan Malioboro. Kedua kebijakan ini menjadi fondasi menuju kawasan rendah emisi di jantung Kota Jogja.

Menurut Hendro, Malioboro dipilih sebagai titik awal karena memiliki intensitas aktivitas tertinggi sekaligus menjadi wajah utama pariwisata Jogja. Sekitar 90 persen wisatawan disebut mengunjungi kawasan ini.

“Ini ibarat ruang tamu. Jadi harus disiapkan agar lebih nyaman, tertata, dan ramah lingkungan,” katanya.

Namun, tantangan besar muncul dari keterbatasan ruang di tengah tingginya mobilitas manusia dan kendaraan. Kondisi ini menuntut manajemen yang lebih ketat, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga pengendalian arus pengunjung.

“Ruang tidak bertambah, tapi jumlah orang dan kendaraan terus meningkat. Ini perlu pengelolaan serius,” jelasnya.

Untuk kawasan lain di sepanjang bentang Sumbu Filosofi, mulai dari Panggung Krapyak hingga arah utara menuju Gunung Merapi, penataan akan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini mempertimbangkan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Dampak ekonomi dan sosial harus dihitung matang. Tidak bisa terburu-buru,” tegasnya.

Hendro juga menyoroti peran penting pemerintah desa dalam proses penataan. Sejumlah desa di kawasan selatan disebut telah memiliki grand design pengembangan wilayah, termasuk sektor pariwisata dan UMKM.

Meski berbagai upaya telah dimulai, pemerintah belum menetapkan target waktu pasti untuk penerapan kawasan rendah emisi secara menyeluruh. Faktor sosial dinilai menjadi tantangan paling kompleks dibanding aspek teknis.

“Kalau fisik mungkin bisa cepat, tapi sosial jauh lebih rumit. Tidak bisa selesai dalam satu atau dua tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DIY mulai menyiapkan langkah konkret dalam waktu dekat. Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni, menyebut kawasan rendah emisi di Malioboro ditargetkan mulai berlaku pada November 2026.

Dalam skema tersebut, kendaraan bermotor tidak lagi diperbolehkan melintas. Akses hanya diberikan untuk becak kayu, becak listrik, kendaraan darurat, serta Trans Jogja.

“Targetnya akhir November tidak ada lagi bentor di Malioboro,” katanya.

Selain pembatasan kendaraan, pemerintah juga mendorong penambahan armada becak listrik serta menyiapkan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya, meski saat ini masih terbatas.

Kebijakan ini menjadi langkah awal menuju penataan lebih luas di kawasan Sumbu Filosofi. Namun implementasi menyeluruh dipastikan membutuhkan waktu panjang serta kolaborasi lintas sektor.

“Tidak bisa hanya pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi kunci,” tandas Hendro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.