BBM Naik, DLH Kulonprogo Pastikan Layanan Tetap Normal

Harianjogja.com, KULONPROGO—Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dipastikan tidak mengganggu layanan publik di sektor kebersihan dan pertamanan Kabupaten Kulonprogo. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo menegaskan bahwa operasional armada utama tetap berjalan normal tanpa kendala signifikan, meski terdapat penyesuaian pada beberapa lini kecil pelayanan.

Kepala UPT Persampahan dan Pertamanan DLH Kulonprogo, Budi Purwanta, menjelaskan bahwa mayoritas armada pengangkut sampah di wilayah tersebut menggunakan mesin berbahan bakar solar, sehingga tidak terdampak langsung kenaikan harga Pertamax.

“Kalau untuk mobil pengangkutan sampah ini kan sebagian besar truk ya, solar, jadi boleh pakai biosolar. Jadi masih belum terdampak lah artinya dengan kenaikan Pertamax itu,” ujar Budi Purwanta, Jumat (12/6/2026).

Meski demikian, ia mengakui terdapat beberapa aktivitas operasional yang tetap menggunakan BBM jenis Pertamax, terutama pada peralatan pendukung seperti mesin penyiram taman, alat potong rumput, hingga peralatan kebersihan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, konsumsi BBM pada sektor tersebut relatif kecil sehingga dampaknya tidak signifikan terhadap total anggaran.

“Yang terdampak mungkin alat dan mobil penyiram tanaman taman sama potong rumput kebersihan kota. Tapi tidak signifikan karena pemakaiannya tidak terlalu banyak,” tambahnya.

DLH Kulonprogo mencatat anggaran BBM Pertamax untuk kebutuhan tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 sekitar Rp44 juta per tahun. Jumlah ini dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan operasional jangka pendek, terlebih pada musim hujan ketika intensitas penyiraman taman cenderung menurun.

Menurut Budi Purwanta, penggunaan BBM pada sektor pertamanan sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Saat musim hujan, kebutuhan operasional berkurang, sementara pada musim kemarau konsumsi BBM kembali meningkat.

Untuk menjaga keberlanjutan layanan, DLH Kulonprogo berencana mengajukan penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan yang dijadwalkan pada September 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga BBM.

“Kalau jangka pendek belum berdampak, masih cukup sampai anggaran perubahan. Nanti di September baru diajukan penambahan anggaran,” jelas Budi Purwanta.

Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kulonprogo, Tejo Priyono, menyampaikan bahwa operasional bus sekolah gratis juga tidak terdampak langsung kenaikan harga Pertamax karena menggunakan BBM jenis Pertadex. Namun, ia mengakui adanya tekanan pada keberlanjutan anggaran operasional.

Tejo menjelaskan kebutuhan ideal operasional bus sekolah mencapai sekitar Rp230 juta per tahun, sementara alokasi anggaran awal hanya sekitar Rp174 juta. Kondisi ini membuat anggaran diperkirakan hanya cukup hingga pertengahan Agustus 2026.

“Kebutuhan total kita sebenarnya mencapai Rp230-an juta untuk operasional setahun penuh. Tapi anggaran murni baru Rp174 juta,” tegas Tejo Priyono.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kulonprogo memastikan akan terus melakukan evaluasi anggaran agar layanan transportasi dan kebersihan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.