Menko PMK Minta DIY Dukung Gerakan RANA untuk Anak

Harianjogja.com, JOGJA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, meminta dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk menyukseskan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (RANA). Hal ini disampaikan saat bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Jumat (3/7/2026).

Pratikno menilai DIY memiliki posisi strategis sebagai kota pendidikan yang kaya akan inovasi, sehingga berpotensi menjadi model pengembangan ruang aman bagi anak di tingkat nasional.

“Kami memohon dukungan dari Ngarsa Dalem. DIY ini kota pendidikan, banyak inisiatif yang bisa menjadi contoh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Gerakan RANA akan diluncurkan secara bertahap pada 12 Juli 2026 oleh Kementerian Agama dan dilanjutkan pada 13 Juli 2026 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini menitikberatkan pada upaya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Menurutnya, implementasi RANA mencakup tiga aspek utama, yakni edukasi kepada anak, orang tua, dan guru; penguatan infrastruktur pendukung; serta sistem perlindungan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak di lingkungan pendidikan.

Pratikno menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah pun terus mendorong pendidikan inklusif, salah satunya melalui pengembangan pembelajaran bahasa isyarat tidak hanya bagi anak tuli, tetapi juga bagi anak dengar.

“Ini penting agar komunikasi bisa terbangun secara setara. Prinsipnya, tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur DIY mendorong penguatan program inklusi, termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas agar lebih mudah mengakses dunia kerja. Upaya tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan dan pekerjaan bagi semua kalangan.

Selain itu, Pratikno menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan mental sebagai bagian dari penciptaan ruang aman bagi anak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga mental.

Pemerintah, lanjutnya, tengah meningkatkan kapasitas layanan kesehatan mental dengan menambah jumlah psikolog di fasilitas kesehatan hingga tingkat kecamatan. Kementerian Kesehatan juga menjalankan Program Titian untuk membekali psikolog umum agar mampu memberikan pendampingan psikologis kepada masyarakat.

“Kalau menunggu psikolog klinis, butuh waktu lama. Maka kita siapkan tenaga yang ada agar bisa langsung membantu masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Gregorius Anung Trihadi, mengungkapkan bahwa hasil skrining melalui PKG pada 2025 menunjukkan mayoritas anak berada dalam kondisi mental yang baik. Sekitar 92% peserta dinyatakan normal.

Namun, hasil tersebut juga mengindikasikan adanya potensi masalah kesehatan mental yang perlu diwaspadai. Sekitar 5% pelajar menunjukkan gejala kecemasan ringan, sementara sebagian lainnya terindikasi mengalami depresi ringan.

“Temuan ini menjadi peringatan dini agar pendampingan bisa dilakukan sejak awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, data tersebut masih bersifat terbatas karena cakupan PKG baru menjangkau sekitar 11% populasi. Meski demikian, hasil ini dinilai cukup representatif untuk menjadi dasar penguatan kebijakan kesehatan mental di lingkungan pendidikan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Gerakan RANA diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan mental.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.