Wamen UMKM Dorong Bunga Kredit Rendah dan Proteksi Produk Lokal

Harianjogja.com, KULONPROGO—Akses pembiayaan yang lebih terjangkau dan perlindungan produk lokal di pasar digital menjadi dua fokus utama yang didorong Kementerian UMKM dalam penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Kulonprogo, Jumat (17/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Helvi meninjau pemanfaatan infrastruktur PLUT sekaligus berdialog dengan pelaku UMKM dari sektor kreatif, fesyen, dan kuliner. Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran fasilitas pelayanan publik harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan usaha masyarakat, terutama pelaku usaha skala mikro dan ultra mikro.

Helvi mengatakan pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian dua persoalan yang selama ini menjadi tantangan utama pelaku UMKM, yakni akses pembiayaan dan perluasan pemasaran produk.

"Kami harus bisa memecahkan dua masalah klasik yang ada di kegiatan usaha UMKM ini. Pertama adalah masalah aspek pembiayaan, kemudian aspek pemasaran," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Menurut Helvi, pemerintah menargetkan skema pembiayaan yang lebih ringan bagi pelaku usaha ultra mikro guna mempercepat peningkatan kapasitas usaha mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong suku bunga pembiayaan berada pada tingkat yang lebih rendah.

"Khusus ultra mikro itu bunganya harus di bawah, setingginya 8 persen," lanjutnya.

Sementara itu, bagi pelaku usaha mikro yang telah siap berkembang, pemerintah menyediakan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta. Pelaku usaha juga dapat mengakses pembiayaan KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan fisik melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan sejumlah lembaga perbankan nasional lainnya.

Selain pembiayaan, pemerintah juga menyoroti tantangan persaingan produk lokal di pasar digital yang semakin kompetitif. Produk UMKM domestik dinilai masih menghadapi tekanan dari derasnya arus barang impor yang dipasarkan melalui berbagai platform perdagangan elektronik.

Helvi menegaskan penguatan daya saing UMKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan dan digitalisasi semata. Pemerintah juga perlu membenahi regulasi perdagangan digital dan pengendalian barang impor agar tercipta persaingan usaha yang lebih sehat.

"Sekuat apa pun kita bekerja untuk ini, kalau memang kita tidak benahi pasar, regulasi impor, pengendalian barang-barang impor, kita memang tetap kalah. Tapi bukan berarti kita tidur. Kita juga melakukan pelatihan digital dan terus mendorong proteksi agar aspek persaingan berlaku secara fair. Jangan justru kuenya didapat oleh UMKM luar negeri," tegasnya.

Menurutnya, perlindungan terhadap UMKM lokal harus dilakukan secara proporsional agar pelaku usaha dalam negeri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di pasar digital.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulonprogo, Iffah Mufidati, mengatakan PLUT Kabupaten Kulonprogo saat ini terus dikembangkan sebagai pusat pembinaan pelaku UMKM secara terpadu.

PLUT tidak hanya difungsikan sebagai bangunan pelayanan publik, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mendampingi pelaku usaha mulai dari tahap inkubasi bisnis, standardisasi mutu produk, kurasi, hingga fasilitasi pemasaran.

Fasilitas tersebut juga dilengkapi dengan galeri pemasaran dan kafe yang menjadi etalase produk-produk UMKM lokal yang telah melalui proses kurasi kualitas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di Kabupaten Kulonprogo.

"PLUT ini tetap kita posisikan sebagai rumah bersama, rumah besar dari teman-teman UMKM. Segala bentuk pelatihan dari hulu sampai hilir kita lakukan untuk membersamai mereka di gedung yang luar biasa ini," ujar Iffah.

Penguatan akses pembiayaan, pelatihan digital, dan perlindungan pasar diharapkan mampu mempercepat lahirnya UMKM yang lebih tangguh dan berdaya saing. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui PLUT juga menjadi salah satu langkah strategis untuk membantu pelaku usaha lokal berkembang dan naik kelas di tengah tantangan ekonomi digital yang terus berubah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.