Sekolah Rakyat Kulonprogo Pakai Guru Sementara Saat Masa Transisi

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menyiapkan guru sementara untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat (SR) Gulurejo di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, pada awal tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini dilakukan karena Kementerian Sosial (Kemensos) masih menjalankan proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan (tendik) yang akan bertugas secara definitif.

Selama masa transisi, proses pembelajaran akan didukung guru tamu berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN dari sekolah-sekolah di Kulonprogo. Mereka akan mengajar selama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan program matrikulasi hingga guru hasil rekrutmen Kemensos mulai bertugas.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo, Ernawati Sukeksi, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk tim transisi untuk menyiapkan kebutuhan operasional Sekolah Rakyat. "Tim transisi bertugas menyiapkan guru tamu, cek kesehatan gratis dan cek kebugaran," kata Ernawati saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).

Tim transisi terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Balai Pendidikan Menengah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kementerian Agama, serta Dinas Kesehatan.

Menurut Ernawati, penugasan guru sementara akan berlangsung hingga guru dan tenaga kependidikan definitif hasil rekrutmen Kemensos mulai bekerja. Jadwal operasional Sekolah Rakyat Gulurejo masih dikoordinasikan dengan Kemensos meski tahun ajaran baru 2026/2027 telah dimulai pada Juli ini.

Selama masa transisi tersebut, guru dari Sekolah Rakyat Sonosewu di Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Kalasan di Kabupaten Sleman juga akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos PPPA Kulonprogo, Dian Putera Karana, mengatakan kebutuhan tenaga pendidik masih dalam tahap identifikasi.

Berdasarkan data sementara, terdapat sembilan guru dari Sekolah Rakyat di Bantul dan Sleman yang disiapkan untuk mendampingi kegiatan MPLS. Sementara untuk program matrikulasi, tersedia 37 guru, terdiri atas 23 guru dari Disdikpora, Balai Pendidikan Menengah, dan Kementerian Agama, serta 14 guru dari Sekolah Rakyat Bantul dan Sleman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, mengingatkan pemerintah daerah agar penugasan guru ke Sekolah Rakyat tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah lain. Menurutnya, Kulonprogo masih menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan.

"DPRD meminta Pemkab Kulonprogo memetakan kebutuhan guru secara objektif sebelum penugasan ke SR Gulurejo. Jangan sampai pemenuhan kebutuhan guru di program baru ini justru mengurangi kualitas layanan pendidikan di SD, SMP, maupun SMA yang selama ini juga menghadapi keterbatasan tenaga pendidik," ucap Aris.

Ia berharap Kemensos segera menyelesaikan proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat sehingga masa transisi tidak berlangsung terlalu lama.

"Pada prinsipnya DPRD Kulonprogo mendukung keberhasilan SR tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan asas kesiapan sumber daya manusia serta tidak mengorbankan pelayanan pendidikan yang sudah berjalan di Kulonprogo," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.