Kalurahan Plembutan Gunungkidul Kembangkan Mitigasi Banjir, Dilirik ASEAN

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pengalaman menghadapi banjir pada 2017 dan 2025 mendorong Kalurahan Plembutan, Kapanewon Playen, Gunungkidul, mengembangkan program mitigasi melalui Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD). Program ini dirancang agar warga dapat melakukan langkah antisipasi sebelum banjir meluas dan mengancam keselamatan maupun tempat tinggal mereka.

Upaya mitigasi tersebut menarik perhatian perwakilan dari 11 negara anggota ASEAN yang berkunjung ke Balai Kalurahan Plembutan pada Juli lalu. Pemerintah kalurahan juga telah memaparkan program tersebut kepada World Food Programme (WFP) bersama perwakilan dari Jepang.

Jogoboyo Plembutan, Surono, mengatakan pengembangan AMPD dilakukan setelah wilayahnya mengalami dua kali banjir besar yang berdampak terhadap permukiman warga. Program ini disusun melalui pendampingan sejumlah lembaga, antara lain BPBD DIY, BPBD Gunungkidul, WFP, Bappenas, Tim Siap Siaga, dan Pokja AMPD Nasional.

“Pendampingan dilakukan dengan menyusun kajian strategis untuk penyusunan program. Butuh sekitar satu tahun dari banjir 2025 agar AMPD bisa dijalankan di Maret lalu,” kata Surono, Senin (26/10/2026).

Belajar dari Banjir 2017 dan 2025

Banjir yang terjadi pada 2017 merendam 15 rumah warga di Plembutan. Peristiwa tersebut merupakan dampak Badai Cempaka yang menyebabkan luapan Kali Wiyoko hingga warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Bencana serupa kembali terjadi pada 28 Maret 2025 setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Kali Wiyoko meluap dan merendam 43 rumah warga yang berada di bantaran sungai dengan ketinggian air mencapai satu meter.

Dampaknya tidak hanya berupa genangan. Luapan air juga menjebol tembok rumah sehingga sejumlah warga terdampak harus direlokasi ke lokasi yang aman. Wilayah terdampak mencakup Padukuhan Wiyoko Utara, Wiyoko Tengah, Wiyoko Selatan, Toboyo Barat, dan Toboyo Timur.

Pengalaman tersebut menjadi dasar pengembangan AMPD untuk menekan risiko dan dampak banjir. Melalui program ini, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika air sudah menggenangi rumah, tetapi dimulai saat terdapat tanda-tanda potensi banjir.

Lima Titik Pantau Ketinggian Air

Surono menjelaskan, pelaksanaan AMPD mengandalkan pemantauan kondisi cuaca dan ketinggian air sungai. Koordinasi dengan BPBD dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperlukan untuk mengetahui perkembangan cuaca dan mendukung penetapan status kesiapsiagaan.

“Kalau ada peringatan dini, maka kesiapsiagaan dalam masalah kebencanaan langsung diaktifkan,” katanya.

Sebanyak 58 orang dilibatkan dalam program mitigasi banjir tersebut. Lima orang di antaranya bertugas memantau ketinggian air di lima padukuhan yang berpotensi terdampak luapan Kali Wiyoko, yakni Wiyoko Utara, Wiyoko Tengah, Wiyoko Selatan, Toboyo Barat, dan Toboyo Timur.

Setiap titik pemantauan dilengkapi indikator ketinggian air. Ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama, petugas akan bersiaga di lokasi untuk memantau perkembangan muka air dan melaporkannya kepada lurah melalui handy talky (HT).

“Begitu hujan deras dengan durasi lama, petugas akan standby di titik-titik pantau untuk melaporkan perkembangan ketinggian air ke Pak Lurah guna penetapan status lewat HT yang dibawa sehingga aksi bisa dilakukan secara cepat,” katanya.

Indikator Warna Menentukan Status Kesiapsiagaan

Dalam sistem pemantauan AMPD, indikator warna digunakan untuk menunjukkan kondisi ketinggian air sekaligus menentukan langkah yang perlu dilakukan. Warna hijau menandakan kondisi masih aman, sedangkan warna kuning menunjukkan peningkatan kewaspadaan.

Jika indikator mencapai warna oranye, status ditetapkan menjadi siaga. Adapun warna merah menandakan status awas.

“Kalau sudah oranye, maka statusnya jadi siaga. Sedangkan, titik muka air mencapai warna merah maka statusnya menjadi awas,” katanya.

Surono menjelaskan indikator tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mencegah dampak banjir. Warga dapat memperoleh pemberitahuan untuk bersiap melakukan evakuasi sebelum air meluap hingga memasuki rumah.

“Keadaan siaga saat air berada di titik warna oranye, maka sudah ada pemberitahuan ke warga untuk proses evakuasi dan menyelamatkan barang-barang dianggap penting ke lokasi yang lebih aman,” katanya.

Untuk mendukung proses evakuasi, pemerintah kalurahan juga menyiapkan Balai Padukuhan Wiyoko Utara sebagai titik kumpul sekaligus lokasi pengungsian. Apabila ketinggian air terus meningkat, warga yang terancam terdampak akan diarahkan menuju tempat tersebut.

Pemantauan tetap dilakukan ketika kondisi mulai membaik. Jika permukaan air sungai menurun dan ancaman banjir berkurang, status kesiapsiagaan yang sebelumnya ditetapkan dapat dicabut.

“Akan terus diawasi oleh petugas pantau. Kalau ketinggian sudah menurun, maka ancaman banjir berkurang dan status yang ditetapkan bisa dicabut,” katanya.

Mitigasi Dilakukan Sebelum Banjir Terjadi

Lurah Plembutan, Sukono, mengatakan penanganan bencana tidak cukup dilakukan ketika banjir sudah terjadi. Upaya pengurangan risiko perlu dimulai sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi melalui pemantauan cuaca dan ketinggian air sungai.

“Makanya ada mitigasi melalui AMPD karena aksi tidak hanya dilakukan saat terjadi banjir, tapi bisa diantisipasi saat terjadi hujan dengan memantau di titik-titik yang telah ditentukan sehingga dampaknya bisa dikurangi,” katanya.

Sukono menegaskan keberhasilan program membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama BPBD dan BMKG. Informasi mengenai kondisi cuaca menjadi salah satu dasar bagi pemerintah kalurahan untuk menentukan status kebencanaan dan langkah antisipasi yang perlu dilakukan.

“Jadi, tidak harus menunggu saat terjadi banjir. Karena tanda-tandanya sudah bisa dilihat saat terjadi hujan lebat dengan durasi lama. Ini diperkuat dengan pemantauan ketinggian air di aliran sungai yang sering terjadi banjir sehingga bisa dilakukan antisipasi terhadap dampaknya,” kata Sukono.

Menurut dia, meski belum lama berjalan, program AMPD telah disosialisasikan kepada masyarakat. Pengembangan sistem mitigasi tersebut juga telah dipaparkan kepada perwakilan dari 11 negara anggota ASEAN yang berkunjung ke Balai Kalurahan Plembutan pada Juli lalu.

“Tak hanya itu, mitigasi AMPD juga telah kami paparkan ke WPF selaku inisiator bersama dengan perwakilan dari orang Jepang/ intinya sama, kami paparkan berkaitan dengan antisipasi terjadinya musibah banjir agar dampaknya bisa dikurangi,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.