PBB Gunungkidul Tembus Rp23,4 Miliar, 55 Kalurahan Dapat Apresiasi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sebanyak 55 kalurahan di Gunungkidul mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul setelah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo pada 30 September 2025. Penghargaan berupa piagam dan insentif tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, di Bangsal Sewokoprojo, Senin (26/10/2026).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul mencatat jumlah kalurahan yang melunasi PBB-P2 lebih awal pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah kalurahan yang dinyatakan lunas tercatat sebanyak 50 kalurahan, sedangkan tahun ini mencapai 55 kalurahan.

Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan apresiasi diberikan untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak di tingkat kalurahan maupun masyarakat. Selain penghargaan dan insentif bagi kalurahan, pemerintah juga mengadakan undian hadiah bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu.

“Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi telah membayar tepat waktu. Harapannya dengan program ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, khususnya PBB,” katanya.

Empat Kapanewon Tercatat Lunas PBB

Selain 55 kalurahan, BKAD Gunungkidul mencatat empat kapanewon yang dinyatakan lunas PBB. Keempatnya adalah Kapanewon Gedangsari, Tanjungsari, Purwosari, dan Girisubo.

Putro menjelaskan penghargaan diberikan kepada kalurahan yang melunasi PBB sebelum batas waktu pembayaran. Adapun hadiah undian yang disediakan untuk wajib pajak terdiri atas dua unit sepeda motor dan tiga unit televisi.

Program tersebut diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus memotivasi pemerintah kalurahan dan kapanewon untuk membantu mengoptimalkan penerimaan daerah.

Target PBB Gunungkidul Rp27,57 Miliar

Dari sisi penerimaan, Pemkab Gunungkidul menetapkan target pendapatan PBB-P2 tahun ini sebesar Rp27.572.518.182. Hingga batas pembayaran sebelum jatuh tempo pada 30 September, realisasi penerimaan tercatat Rp23.446.444.823.

Putro menegaskan target Rp27,5 miliar tersebut merupakan sasaran penerimaan selama satu tahun. Pembayaran sebelum jatuh tempo juga diperlukan agar wajib pajak terhindar dari sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.

“Target Rp27,5 miliar merupakan yang harus dicapai dalam setahun. Adapun pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi denda sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya.

Pemkab Gunungkidul Dorong Optimalisasi PAD

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan pemberian insentif bertujuan memotivasi kalurahan dan kapanewon agar semakin aktif membantu proses penarikan pajak. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB-P2.

“Harapannya bisa terus ditingkatkan karena kalurahan maupun kapanewon bisa lebih termotivasi lagi,” katanya.

Sri menambahkan optimalisasi PAD menjadi semakin penting di tengah penurunan dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat. Penerimaan daerah dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan agar tetap berjalan.

“Keberadaan PAD akan sangat membantu dalam upaya pembangunan di Gunungkidul, makanya capaian harus terus dioptimalkan. Apalagi ada penurunan fiskal dari Pemerintah Pusat sehingga sangat membantu agar pembangunan bisa tetap berjalan,” katanya.

Dengan penghargaan bagi kalurahan yang melunasi PBB-P2 lebih awal, Pemkab Gunungkidul berharap kepatuhan pembayaran pajak semakin meningkat. Optimalisasi penerimaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat PAD untuk mendukung pembangunan daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.