Pemda DIY Perkuat Deteksi Dini Kesehatan Jiwa hingga Tingkat Kelurahan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memperkuat penanganan kesehatan jiwa melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari DPRD, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya menyasar penanganan kasus, tetapi juga memperluas deteksi dini agar persoalan kesehatan jiwa dapat diketahui sejak lingkup terkecil.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan penguatan perlindungan kesehatan jiwa perlu dilakukan secara menyeluruh. Deteksi dini, menurutnya, juga perlu diterapkan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda DIY.

"Melalui momentum Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, kita bersama-sama membangun kolaborasi lintas sektor agar masyarakat DIY dapat tumbuh sehat jiwa dan raganya. Ini akan sangat membantu dalam pencapaian pembangunan di DIY," ujarnya dalam keterangan resminya acara Puncak Aksi Hapus Stigma DIY 2026 bertajuk 'Dengar Suara, Wujudkan Perubahan: Menuju DIY yang Inklusif dan Ramah Kesehatan Jiwa' di depan Gerbang Barat Kompleks Kepatihan, Sabtu (31/10/2026).

Ni Made menambahkan berbagai program penanganan kesehatan jiwa yang telah berjalan perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk memastikan program tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pemda DIY juga mencermati skema penganggaran serta penyaluran dana hingga tingkat kelurahan. Hal ini penting agar program kesehatan jiwa di tingkat bawah memperoleh dukungan anggaran sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

"Agar prioritas alokasi program kesehatan jiwa di wilayah bawah dapat terfasilitasi secara proporsional sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

DPRD DIY Soroti Ketersediaan Data dan Tenaga Psikolog

Ketua Komisi D DPRD DIY, Dwi Wahyu Budianto, menekankan pentingnya ketersediaan data riset yang valid untuk memetakan kondisi kesehatan jiwa di DIY.

Data dasar dari fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia, perlu diperkuat. Selain itu, masyarakat juga perlu semakin sadar untuk menjalani pemeriksaan psikologis secara berkala.

"Kita masih menghadapi keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya tenaga psikolog dan psikososial di fasilitas kesehatan. Karena itu, edukasi kesehatan jiwa di tengah masyarakat harus terus diperluas melalui program-program yang solutif," jelasnya.

Menurut Dwi Wahyu, edukasi kesehatan jiwa diperlukan agar masyarakat mampu mengenali tanda-tanda awal gangguan kejiwaan. Pemahaman tersebut juga penting untuk mencegah munculnya penilaian keliru maupun stigma terhadap seseorang yang mengalami persoalan kesehatan jiwa.

Di sisi lain, pemenuhan tenaga kesehatan jiwa yang kompeten hingga tingkat Puskesmas perlu terus dioptimalkan. Ketersediaan sumber daya manusia tersebut diharapkan mendukung deteksi dini dan pelayanan psikososial yang ramah di lingkungan masyarakat.

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Jadi Prioritas

Sementara itu, Project Manager Open the Gate Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Eko Harsono, mengapresiasi regulasi yang telah diterbitkan Pemda DIY. Regulasi tersebut mencakup Peraturan Daerah Kesehatan Jiwa hingga Peraturan Gubernur.

Meski demikian, ia mendorong agar komitmen dalam regulasi tersebut diikuti percepatan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Menurut Eko, rehabilitasi berbasis masyarakat menjadi instrumen penting untuk memastikan warga dengan disabilitas psikososial tetap memiliki ruang berinteraksi, beraktivitas produktif, serta memperoleh penerimaan dari lingkungan sekitarnya.

Penanganan di panti atau balai rehabilitasi, menurutnya, semestinya menjadi pilihan paling akhir.

"Kuncinya adalah penerimaan di mana tidak ada lagi stigma dan diskriminasi," jelasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.