Anggaran Pilur Serentak Gunungkidul 2027 Naik Jadi Rp4,6 Miliar, Ini Alasannya
Pilur serentak Gunungkidul 2027 direncanakan di 55 kalurahan dengan kebutuhan anggaran Rp4,6 miliar, naik dari Rp2,6 miliar pada 2025.
Kendaraan dinas baru untuk pejabat di Gunungkidul terparkir di Gedung Pemkab Gunungkidul, Selasa (23/12). (Harian Jogja/Kusnul Isti Qomah)
Pemkab Gunungkidul menargetkan seluruh paket pengadaan barang dan jasa masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum akhir Mei
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan seluruh paket pengadaan barang dan jasa masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum akhir Mei. Langkah ini diambil untuk memastikan program dapat selesai tepat waktu, tanpa masa perpanjangan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Gunungkidul Azman Latif mengatakan, target seluruh paket pengadaan barang dan jasa masuk ke ULP sebelum akhir Mei merupakan kesepakatan bersama dengan pemilik program di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dalam pertemuan itu, kata Azman, SKPD dipanggil satu persatu untuk memaparkan program yang dimiliki. Hasilnya pun dibuat jadwal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. “Dari jadwal diketahui bahwa semua SKPD siap menyerahkan berkas lelang sebelum akhir Mei,” kata Azman kepada wartawan, Selasa (21/2/2017).
Dia berharap kesepakatan terhadap jadwal lelang tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu. Tujuannya agar program kegiatan yang dimiliki dapat berjalan dengan lancar. Sebab jika ada kemoloran maka akan berdampak terhadap target yang dimiliki pemkab.
“Ini juga sebagai upaya tidak ada program yang belum selesai saat tahun anggaran berakhir,” kata mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura itu.
Disinggung mengenai sejumlah program yang telah memasuki tahap pelelangan di ULP, Azman mengaku belum tahu detailnya. Namun dari informasi yang diperoleh, sudah ada program pengadaan barang dan jasa yang akan dilelangkan.
“Untuk jumlah silahkan ke Bagian Administrasi Pembangunan karena di sana yang menangani urusan pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Gunungkidul Hermawan Yustiyanto mengakui saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap jumlah pengadaan barang dan jasa yang dimiliki pemkab. “Untuk jumlah pastinya masih dalam proses entri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diketahui jumlah pasti jumlah paket yang dimiliki,” katanya.
Kendati demikian, Yustianto mengakui sudah ada paket yang masuk ke ULP. Program yang masuk tersebut milik Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pembuatan minapadi dengan nilai sekitar Rp380 juta.
“Yang masuk baru satu. Tapi untuk program lainnya sudah kami koordinasikan dengan SKPD ada kesepakatan memasukan berkas lelang sebelum akhir Mei,” kata mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pilur serentak Gunungkidul 2027 direncanakan di 55 kalurahan dengan kebutuhan anggaran Rp4,6 miliar, naik dari Rp2,6 miliar pada 2025.
Operasi Patuh 2026 berlangsung 26 Oktober–8 November. Polri menyoroti pelanggaran melawan arus dan mengedepankan edukasi serta penegakan hukum.
PT KA Properti Manajemen dijadwalkan menjalani sidang tuntutan dalam perkara dugaan suap Rp1,36 miliar terkait proyek DJKA Kemenhub.
Bank Jateng meraih penghargaan Penggerak Ekonomi Daerah di detikJateng-Jogja Awards 2026 berkat perannya mendukung UMKM dan pembangunan daerah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengingatkan peserta TKA SMA menerapkan 3M, mulai dari menguasai materi hingga menjaga mental dan mengatur waktu.
Bandara King Khalid di Riyadh kembali melayani sebagian penerbangan setelah ditutup dua pekan. Houthi kembali memperingatkan maskapai dan penumpang.