Kasus Bertambah, Cek Data Covid-19 di DIY 18 Maret
Kasus Covid-19 di DIY kembali melonjak. Pada Kamis (18/3/2021), gugus tugas setempat melaporkan penambahan kasus baru sebanyak 257.
Ilustrasi nelayan Gunungkidul./Bisnis Indonesia-Rachman
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Ratusan nelayan pantai selatan khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum terdaftar sebagai peserta asuransi jaminan keselamatan kerja.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Gunungkidul Rujimantoro mengungkapkan, hingga kini pemerintah belum mampu menyasar program asuransi keselamatan kerja kepada seluruh nelayan di Bumi Handayani. Dia mengatakan, nelayan di sisi barat pantai selatan Gunungkidul masih belum terdaftar.
"Memang belum mampu meng-cover keseluruhan nelayan. Padahal asuransi keselamatan ini perlu, mengingat tingginya risiko kerja nelayan yang tinggi," ujarnya, Jumat, (25/5/2018).
Sosialisasi ke kelompok nelayan perlu dilakukan, sebab menurutnya sebagian nelayan masih bingung untuk mengurus tata cara mendaftar asuransi. Selain itu sebagian nelayan dinilai malas untuk mendaftar asuransi tersebut.
"Gencarkan penyuluhan, jika perlu ada jemput bola ke sini," katanya.
Ke depan nelayan yang belum terdaftar di asuransi itu bisa segera diusulkan agar cepat dapat. "Kami memohon kepada DKP agar segera mengusulkan kekurangan ini kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan," ujar Rujimantoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasus Covid-19 di DIY kembali melonjak. Pada Kamis (18/3/2021), gugus tugas setempat melaporkan penambahan kasus baru sebanyak 257.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.