TPST Donokerto Sleman Masuk Enam Besar Nasional, Juri Cek Pengolahan Sampah
TPST Donokerto di Sleman diverifikasi tim juri nasional setelah masuk enam besar seleksi penghargaan Hari Habitat Dunia berkat pengelolaan sampahnya.
Ilustrasi kemiskinan./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Sosial Kota Jogja akan mendata ulang Keluarga Sasaran Perlindungan Jaminan Sosial (KSPJS) 2019. Pendataan akan dimulai pertengahan Juli tahun ini.
Kepala Bidang Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Jogja Esti Setiyarsi menjelaskan parameter pendataan yang digunakan diperbarui dan disinergikan dengan Basis Data Terpadu (BDT).
"Ada beberapa revisi parameter yang digunakan. Misalnya, cakupan kesehatan, luas bangunan tempat tinggal, rata-rata penghasilan yang disesuaikan garis kemiskinan dari BPS," katanya, Jumat (29/6/2018).
Menurutnya, pembaruan parameter tersebut selain disesuaikan juga dengan basis data terpadu juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dia berharap, pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) yang menjadi sasaran jaminan perlindungan sosial bisa masuk dalam BDT.
"Kalau masuk sasaran BDT, maka berbagai program perlindungan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat bisa juga dinikmati pemegang KSPJS," katanya.
Sekadar diketahui, jumlah KSPJS berdasarkan pendataan tahun lalu sebanyak 17.253 KK. Seluruh pemegang KMS tersebut selama ini menerima program bantuan yang digulirkan Pemkot. Seluruhnya akan menjadi sasaran pendataan tahun ini. Selama proses pendataan, Dinsos akan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
"Selain 17.253 KK tersebut, kami juga akan mendata 7.488 KK tambahan hasil usulan baru," ujar Esti.
Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial Supriyanto menambahkan, pendataan akan dilakukan selama dua bulan mulai 16 Juli hingga 14 September tahun ini. Ditargetkan, hasil pendataan bisa diuji publikkan pada minggu pertama dan kedua November. Sebelum didata Dinsos akan melakukan sosialisasi kepada seluruh TKSK sembari mencetak formulir pendataan.
"Ini kami mulai pekan pertama pada Juli besok," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TPST Donokerto di Sleman diverifikasi tim juri nasional setelah masuk enam besar seleksi penghargaan Hari Habitat Dunia berkat pengelolaan sampahnya.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.
BPBD Banyumas mencatat 84 dari 121 desa terdampak kekeringan menyatakan kebutuhan air bersih tercukupi. Distribusi bantuan masih berlanjut di wilayah lain.
Pemerintah menyiapkan stimulus Rp31 triliun pada akhir 2026, mulai dari pembukaan rekening, bantuan pangan, BSU, hingga diskon tiket Nataru.
RAPBD DIY 2027 mengalokasikan 40,14% belanja untuk pendidikan. DPRD menyoroti penurunan bantuan keuangan hingga 33,65%.
Pengacara Irjen Ahrie Sonta memastikan kliennya kooperatif dalam kasus dugaan penyadapan Presiden yang turut menyeret eks Kapolri Listyo Sigit.