Demi Dapat Bantuan, Banyak Warga Bantul Mengaku Miskin

Harianjogja.com, BANTUL- Pemkab Bantul gerah lantaran tingginya angka kemiskinan di wilayah ini. Padahal menurut Pemkab, banyak warga mampu di Bantul namun mengaku miskin agar mendapat bantuan dari pemerintah.

Validasi data kemiskinan menjadi sorotan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Bantul dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Perubahan 2016-2021 di Hotel Ros In, Selasa (17/7/2018). Data kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dituding menjadi penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Bantul.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Fenty Yustidayati mengaku banyak orang yang sebenarnya mampu di Bantul namun masih tetap mengaku miskin dan menerima bantuan. Karena itu kemiskinan di daerah ini masih tetap tinggi.

"Dalam beberpa kesempatan sarasehan di sejumlah kecamatan, banyak lurah dan dukuh yang mengeluh data kemiskinan tidak sesuai dengan di lapangan. Banyak yang sudah tidak miskin tapi kok tetap mengaku miskin," kata Fenti, Selasa.

Sampai saat ini data warga miskin di Bantul berdsarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) masih di angka sekitar 139.600 atau sekitar 14,07% dari total jumlah penduduk. Menurut Fenty yang menentukan warga miskin di Bantul adalah Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga tidak mudah untuk mengubah data.

Berbagai program yang digulirkan Pemerintah Pusat disebut Fenty juga turut melenakan warga untuk menyandang status miskin. Tidak jarang, warga yang sudah berubah lebih baik dari sisi ekonomi, namun tidak ingin melepas status sebagai warga penerima bantuan.

"Kebijakan Pemerintah Pusat jangan memancing orang untuk mengaku miskin," ucap Fenty. Sementara itu, sambung Fenty ada warga yang sebenarnya pantas mendapat bantuan namun tidak masuk dalam pendataan di data kemiskinan yang ditetapkan oleh Kemensos.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DP2KP) Bantul, Pulung Haryadi mengatakan instansinya setiap tahun memberikan porsi anggaran terbesar untuk pemberdayaan melalui berbagai pelatihan kepada kelompok tani. Namun nyatanya angka kemikinan tidak turun.

Tahun ini DP2KP menganggarkan Rp16 miliar. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk program pemberdayaan, kedua adalah pembangunan infrastruktur. "Kuncinya bagi saya adalah validasi data. Yakin kalau data valid dan sesuai pasti bisa menurunkan angka kemiskinan," kata Pulung. Menurut dia perlu ada rumusan yang jelas terkait indikator kemiskinan. "Kan tidak mungkin orang terus-teruan miskin," ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.