Uji 5G XLSMART di Kereta Jogja-Solo, Konektivitas Jadi Sorotan
Pengujian jaringan 5G di kereta Jogja–Solo mencatat kecepatan unduh lebih dari 200 Mbps di sejumlah titik, di tengah pertumbuhan trafik internet 17%.
Ilustrasi ormas./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA- Dari ratusan organisasi masyarakat (Ormas) di DIY hanya 20% ormas yang konsisten memberi laporan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY setiap tahun. Tahun inipun Kesbangpol melakukan validasi ratusan ormas tersebut.
Berdasarkan data Kesbangpol DIY, jumlah ormas yang memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) sebanyak 799 ormas. Dari jumlah tersebut, ormas yang SKT nya masih berlaku hingga 2016 hanya 202 ormas. Artinya, banyak ormas yang SKT nya kedaluarsa. Bahkan ditengarai banyak ormas yang beraktivitas di wilayah DIY meskipun belum mendapat SKT Kesbangpol alias ilegal.
Kepala Kesbangpol DIY Agung Supriyono mengatakan, tidak terdaftarnya ormas menyebabkan Kesbangpol DIY juga tidak mengetahui bagaimana aktivitas organisasi tersebut bergerak, berapa cabang yang didirikan dan jumlah anggotanya. Hal itu dikarenakan semua belum tercatat di Kesbangpol.
Untuk mengupdate data seluruh Ormas di DIY, pihaknya akan menyelesaikan proses validadi data ormas tahun ini. Termasuk legalitas yang berlaku dan komposisi kepengurusannya. "Laporannya banyak yang belum laporan jumlahnya antara 10-20 persen," kata Agung Supriyono, Rabu (5/9/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengujian jaringan 5G di kereta Jogja–Solo mencatat kecepatan unduh lebih dari 200 Mbps di sejumlah titik, di tengah pertumbuhan trafik internet 17%.
Kapolri Suyudi Ario Seto memerintahkan penindakan calo dan pungli rekrutmen kerja serta meluncurkan program Poliran.
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
DPR menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP 120 anggota terkait pemakzulan Gibran.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Danantara memastikan tidak ada PHK terhadap 280 karyawan usai merger empat manajer investasi BUMN. AUM ditargetkan mencapai Rp350 triliun.