Aktivis Milenial Gelar Diskusi Mengkritik Istilah Santri Post-Islamisme

Harianjogja.com, SLEMAN- Himpunan Aktivis Milenial (HAM) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Sunan Kalijaga Jogja menggelar seminar Santri Post-Islamisme di Gedung Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Sabtu, (13/10/2018).

Seminar dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Gugun El Guyani, Fathurrohman, dan Muhammad Yasir Arafat. Ketiga pembicara membahas seputar sejarah, asal usul, istilah, dan simbol santri dan ulama hingga isu Santri Post-Islamisme.

Istilah Santri Post Islamisme heboh sejak dua bulan terakhir, bermula dari ucapan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Istilah tersebut disematkan kepada Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019 nanti.

Antropolog UGM Muhammad Yasir Arafat mengatakan istilah santri dan ulama memiliki makna tersendiri sesuai dengan sejarah dan budaya di Indonesia. Kehadiran santri dan ulama sudah ada sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga ia menilai ketika ada penyematan santri terhadap orang yang belum pernah mengenyam pendidikan pesantren cukup aneh dan cenderung dipaksakan. Sebab tidak sesuai dengan kenyataan sosial di masyarakat.

"Jadi istilah Santri Post-Islamisme sebenarnya tidak nyambung tapi disambung-sambungkan. Ini namanya kawin paksa," ucap Yasir.

Pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY, Fathurrohman menuturkan santri dan ulama memiliki sejarah panjang. Predikat tersebut tidak semena-mena melainkan predikat sosial yang hidup di masyarakat.

Ia menilai ada pertarungan wacana yang coba dibangun oleh para politikus dengan memainkan istilah santri demi mendapat keuntungan sesaat. "Ada semacam pemerkosaan terhadap diksi santri yang diakaitkan dengan cara berpikir pragmatis," tegas Fathurrohman.

Pembicara lainnya Gugun El Guyani menegaskan santri dan post-Islamisme merupakan dua istilah yang berbeda makna. Santri lebih pada nuansa Islam tradisional yang memiliki sejarah panjang, istiqomah, dan memiliki ideologi. Sementara post-Islamisme merupakan sebuah gerakan politik yang lebih pragmatis dan oportunis. "Mencoba mengawinkan santri dan post-Islamisme pasti gagal," tegas dia.

Seminar ini diikuti lebih dari 200 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DIY. Seminar yang berlangsung selama lebih kurang tiga jam tersebut diwarnai banyak pertanyaan, sanggahan, maupun pandangan dari peserta yang hadir.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.