Pilur Gunungkidul 2026 Dibuka, Ini Aturan Maksimal 5 Calon
Pendaftaran Pilur Gunungkidul 2026 dibuka hingga 23 Juli. Setiap kalurahan maksimal lima calon lurah, kelebihan peserta akan mengikuti seleksi.
Ratusan siswa serta jajaran guru dan karyawan SMPN 3 Wonosari, Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, menggalang dana, Senin (1/10/2018)./Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Aksi mogok mengajar oleh ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul menjadi perhatian dari pemkab. Rencananya dalam waktu dekat ini, pemkab melalui Disdikpora akan menyurati Pemerintah Pusat untuk mengakomodasi perjuangan yang dilakukan oleh guru honorer.
Kepala Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid mengakui, aksi mogok yang dilakukan guru honorer sejak Senin (15/10/2018) berdampak terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Ia pun meminta aksi segera diakhiri dan para guru kembali mengajar ke sekolah.
“Kasihan anak-anak tidak ada yang mengajar karena gurunya banyak yang tidak masuk. Jadi, saya harap segera kembali ke sekolah,” kata Bahron kepada wartawan, Rabu (17/10/2018).
Dia menjelaskan, pemkab siap ikut memperjuangkan aspirasi dan perjuangan yang dilakukan oleh FHSN. Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini disdikpora akan berkirim surat ke Pemerintah Pusat terkait suara dan aspirasi dari guru honorer.
“Pesan dari FHSN sudah kami tangkap dan akan kami fasilitasi perjuangan tersebut dengan berkirim surat ke Kemendikbud atau pun Kemenpan RB,” ungkapnya.
Menurut dia, permasalahan yang dihadapi GTT dan PTT sangat pelik karena tuntutan yang disuarakan selama ini belum ada respon mengembirakan. sedang di sisi lain, keberadaan mereka sangat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Pada saat mereka mogok, kita tidak bisa langsung mengisi dengan guru pengganti karena malah akan menimbulkan masalah baru. Jadi harapannya aksi segera diakhiri dan para guru kembali mengajar,” imbuhnya.
Ketua FHSN Gunungkidul Aris Wijayanto mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Disdikpora Bahron Rasyid. Menurut dia, pertemuan tersebut sudah membuahkan kesepakatan, salah satunya akan memberikan akomodasi terkait dengan perjuangan dari GTT dan PTT. “Disdikpora berjanji akan memberikan bantuan dengan berkirim surat ke Pemerintah Pusat,” katanya.
Menurut Aji, langkah dari disdikpora patut diapresiasi karena hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan yang dilakukan selama ini. Oleh karenanya, FHSN berencana menghentikan aksi mogok dan kembali ke sekolah untuk mengajar. “Rencananya besok kita sudah akan masuk kembali,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pendaftaran Pilur Gunungkidul 2026 dibuka hingga 23 Juli. Setiap kalurahan maksimal lima calon lurah, kelebihan peserta akan mengikuti seleksi.
DPR, BPH Migas, dan Pertamina memastikan stok BBM nasional aman. Masyarakat diminta tidak panic buying meski terjadi antrean di sejumlah SPBU.
Kawasan pesisir Baros di Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, yang dulu dikenal sepi kini berubah menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ramai dikunju
Komisi Irigasi DIY mematangkan pola tanam adaptif sebagai strategi menghadapi meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Warga Palihan menagih kepastian pembelian 88 bidang sawah untuk pengganti tanah kas kalurahan yang terdampak pembangunan Bandara YIA.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kembali menggelar tradisi jamasan atau pencucian pusaka Tombak Kiai Kanjeng Wijaya Mukti di Balai Kota Jogja, Kamis (17/7)