Bupati Sleman Berduka atas Kecelakaan Suporter PSS di Tol Madiun, Ini Pesannya
Empat suporter PSS Sleman tewas dalam kecelakaan di Tol Madiun. Bupati Sleman menyampaikan belasungkawa dan mengimbau suporter away menggunakan bus.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (kanan) saat menerima penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2018 di JW Marriott Hotel, Jakarta, Kamis (13/12/2018)./Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA- Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan memperpanjang moratorium izin perhotelan atau tidak. Haryadi justru meminta pengusaha perhotelan untuk bisa bersaing secara sehat.
"Salah satu persoalan saat ini adalah bagaimana bisnis perhotelan bisa bersaing dengan sehat. Apakah mereka bisa menerapkan harga dan pelayanan sesuai dengan kelas hotel yang dimiliki? Ini sebenarnya yang penting," katanya saat ditanya wartawan terkait moratorium izin perhotelan, Kamis (20/12/2018).
Sekadar diketahui, ketentuan moratorium izin perhotelan di Kota Jogja akan kedaluwarsa pada 31 Desember 2018 mendatang. "Masih ada waktu bagi kami untuk membahas itu. Nanti akan kami umumkan apakah ada kebijakan perpanjangan [moratorium izin hotel] atau tidak," kata Haryadi.
Yang penting saat ini, lanjut Haryadi, bagaimana hotel bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan bintangnya. Misalnya saja, hotel bintang empat harus menerapkan layanan sesuai bintangnya. "Jangan jadi hotel bintang empat tetapi sewanya banting harga ke bintang tiga atau di bawahnya. Itu yang terjadi sehingga persaingan bisnis hotel tidak sehat,” kata Haryadi.
Persaingan usaha antar pelaku hotel tersebut, lanjut Haryadi, akan dijadikan salah satu pertimbangan Pemkot sebelum memutuskan untuk memperpanjang atau menghentikan moratorium hotel. Menurutnya, kebutuhan hotel selalu ada, sehingga bisa menjadi lahan investasi di Jogja. Pemkot akan melakukan kajian secara komprehensif.
Dia berharap agar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dapat melakukan pembinaan agar tercipta persaingan sehat antar pelaku hotel di Jogja. "Apakah PHRI sudah memberikan teguran jika terjadi hal seperti ini, atau tindakan lain. Ini yang perlu dilakukan disamping pemerintah memiliki kebijakan tentang moratorium izin pembangunan hotel baru,” katanya.
Moratorium pemberian izin pembangunan hotel baru di Jogja diatur melalui Peraturan Wali Kota Jogja No.100/2017. Kebijakan moratorium hotel ini diterapkan sejak 2014. Pada tahap pertama, moratorium diberlakukan selama tiga tahun yaitu dari 2014 hingga akhir 2016 dan diperpanjang pada 2017, kemudian diperpanjang kembali hingga akhir 2018.
“Minggu depan akan kami putuskan mengenai kebijakan moratorium ini. Masukan dari berbagai pihak juga akan kami tampung untuk dijadikan pertimbangan,” kata Haryadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Empat suporter PSS Sleman tewas dalam kecelakaan di Tol Madiun. Bupati Sleman menyampaikan belasungkawa dan mengimbau suporter away menggunakan bus.
IEU-CEPA membuka peluang ekspor Indonesia ke Uni Eropa naik 57,76%. CSIS mengungkap tiga syarat agar target tersebut terealisasi.
Mario Aji finis ke-18 di Moto2 GP Portugal 2026 setelah red flag. Perebutan gelar juara dunia berlanjut ke seri terakhir di Valencia.
Walikota Cup Drumband 2026 di Magelang diikuti 28 kontingen. Ajang ini menjadi sarana pembinaan atlet sejak dini dan pemberdayaan UMKM.
Salju lebat mengisolasi Desa Kitashiobara di Fukushima, Jepang. Sebanyak 500 wisatawan dan 950 warga sempat terjebak.
UMK Kulon Progo 2027 diusulkan naik 5%-7%. Depekab melibatkan empat unsur dan mengejar tenggat penetapan 25 November 2026.