Minyak Jelantah Jadi Bahan Bakar Pesawat, Pertamina Siapkan Rantai Pasok SAF
Pertamina menyiapkan SAF berbasis minyak jelantah di Cilacap. Tantangannya kini memastikan pasokan UCO agar produksi berkelanjutan.
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA—Gejala perpecahan di Indonesia kini kian tampak seiring dengan semakin kentalnya politik identitas. Satu identitas terpecah menjadi sub identitas yang saling menyerang dan diperparah dengan banyaknya hoaks.
Gejala tersebut dilontarkan oleh Prof. Mahfud MD dalam Sarasehan Kebangsaan Gerakan Suluh Kebangsaan yang digelar di Bale Raos, Rabu (9/1/2019). Kegiatan yang juga dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Cendekiawan Syafii Maarif, dan Benny Susetyo. Mahfud pun menjadi motor penggerak Gerakan Sukuh Kebangsaan.
Menurut Mahfud, Gerakan Suluh Kebangsaan merupakan bentuk kepedulian untuk menjaga keutuhan NKRI. Gerakan ini muncul berawal dari gagasan Mahfud bersama Alissa Wahid, Beny Susetyo, dan Budi Kuncoro yang prihatin dengan maraknya potensi perpecahan dari komponen bangsa yang muncul saat maraknya politik identitas.
"Gerakan Suluh Kebangsaan ini lahir dari keprihatinan, karena selama dua tahun terakhir masyarakat risau karena munculnya gejala baru, perpecahan dan saling menyerang," kata Mahfud dalam sarasehan tersebut.
menurut Mahfud gejala ini yang paling membahayakan, karena banyak mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Dampaknya, seseorang atau kelompok menyerang orang atau kelompok lain tetapi sama-sama mengklaim sebagai penjaga identitas primordial yang sama.
"Ada juga kecenderungan kontestasi untuk mencari menang dan bukan mencari yang baik. Akhirnya, diam-diam radikalisme menumpang dan mengadu domba melalui produksi berita-berita hoaks," kata Mahfud.
Melihat situasi tersebut, perlu adanya sebuah gerakan bersama untuk lebih mengedepankan dialog, menjunjung tinggi kebersamaan, dan menghargai kebhinekaan dalam bingkai NKRI. Karena itu menurutnya harus ada gerakan yang menyatukan lagi kondisi masyarakat saat ini yang dia sebut dengan Gerakan Suluh Kebangsaan.
"Kami akan mendorong kebebasan menentukan pilihan secara demokratis tanpa bermusuhan. Kontestasi politik harus diartikan sebagai kepentingan bersama untuk mencari yang terbaik, bukan dilakukan sebagai zero sum game," kata Mahfud.
Gagasan ini mendapatkan dukungan penuh dari para tokoh seperti Buya Syafii Maarif, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), Habib Luthfi, Ibu Shinta Nuriyah, Sri Sultan HB X, Romo Magnis Suseno, Prof. Komarudin Hidayat, Prof. John Titaley, budayawan Garin Nugroho, wartawan senior Rikard Bagun, aktivis gerakan perempuan Siti Nuraini Dzuhayatin dan sejumlah tokoh lain.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menilai problema nilai-nilai kebangsaan menghadapi dua pihak sekaligus. Di satu pihak ada kelompok masyarakat yang hanyut dalam globalitas. Mereka lebih suka ikut arus karena bebas memilih apa yang disukai, seakan tak punya spiritualitas. Akibatnya, identitas dirinya menjadi ambigu.
Di lain pihak, sekelompok orang mengambil sikap radikal, menganggap perubahan sebagai kemunduran spiritualitas. Mereka lebih suka menutup diri terhadap globalitas dan bertahan pada keyakinan serta cara hidupnya secara ketat. Muncullah kelompok radikal di berbagai belahan dunia.
"Padahal setiap negara maju pun tetap membina jiwa nasionalisme agar tidak luntur. Itulah alasan mengapa bangsa Indonesia harus terpanggil dan tergerak guna menguatkan nilai-nilai kebangsaan sendiri," kata Sultan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pertamina menyiapkan SAF berbasis minyak jelantah di Cilacap. Tantangannya kini memastikan pasokan UCO agar produksi berkelanjutan.
Prediksi Indonesia vs Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026, Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB di SUGBK Jakarta.
PSIM Jogja menggelar gim internal untuk mengembalikan fisik dan ritme permainan jelang menghadapi Persija pada pekan keempat Super League 2026/2027.
Jacky Manuputty menjelaskan alasan absen dalam pelantikan Wantimpres di Istana Negara. Ia memastikan telah menyatakan kesediaannya.
Pilur serentak Bantul 2026 berjalan aman, lancar, dan damai. Bupati Abdul Halim Muslih meminta warga menjaga kerukunan dan menerima hasil dengan legowo
Meta Description:Kabupaten Temanggung menerima DBHCHT 2026 sebesar Rp28 miliar, turun dari sekitar Rp61 miliar pada 2025 dan berdampak pada program daerah.