Kekerasan Daycare Jogja, 53 Anak Jadi Korban, Pemda DIY Turun Tangan
53 anak jadi korban kekerasan daycare di Jogja, Pemda DIY beri pendampingan dan dorong penegakan hukum.
Warga menunjukkan sertifikat tanah saat mengikuti penyerahan sertifikat hak atas lahan tanah oleh Presiden Joko Widodo di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (13/7)./Antara/Nova Wahyudi
Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Pertanahan Kota Jogja terus berupaya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WPK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan mencanangkan zona integritas. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jogja, Eko Suharto, Selasa (16/4/2019).
Dia berharap jajarannya bisa memberi pelayanan yang maksimal dan bersih kepada masyarakat, sehingga tidak timbul ketakutan di benak masyarakat ketika berurusan dengan Kantor Pertanahan. "Agar tidak ada trauma di masa lalu dengan Kantor Pertanahan," katanya.
Sebagai upaya mewujudkan zona integritas ini, instansinya telah membangun kelompok kerja (pokja) khusus, seperti Pokja Pelayanan dan Pokja Pengawasan. Menurut dia pembentukan pokja tersebut akan mampu meningkatkan kinerja Kantor Pertanahan. “Tentu saja dengan saling mengingatkan mana yang kurang dan perlu diperbaiki,” ucap dia.
Zona integritas, kata dia, sudah dicetuskan sejak 2017. Selama perjalanannya dalam dua tahun ini, Eko mengatakan, Kota Jogja telah memiliki nilai yang cukup bagus, yakni 84,45. Batas minimal nilai bisa dikatakan baik adalah 75.00. Sayangnya, terkait dengan survei kepuasan masyarakat, diakui dia memang masih kurang.
Menurut Eko yang kerap menjadi kendala pelaksanaan zona integritas ini salah satunya adalah dalam pelayanan. Ia mencontohkan masyarakat yang tidak mengambil berkas yang telah selesai. Hal ini akan menjadi tunggakan di akhir. "Karena kami tidak berani mengklik di komputer bahwa itu sudah diambil," kata Eko.
Untuk mengantisipasi masalah ini, Kantor Pertanahan Kota Jogja sedang mengkaji layanan antar atau delivery service untuk setiap berkas yang telah selesai diurus. Layanan ini belum ada yang menerapkan di daerah lain, sebab itu Eko masih harus mengkaji bagaimana teknis penerapannya.
Dia mengatakan kajian fokus pada apakah ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk layanan tersebut , karena sistem delivery service akan membutuhkan biaya operasional. Meski begitu, wilayah Kota Jogja yang tidak terlalu luas membuat sistem ini memungkinkan untuk diterapkan. "Masih kami pikirkan agar tidak hanya berjalan satu bulan, tapi bisa berkelanjutan,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
53 anak jadi korban kekerasan daycare di Jogja, Pemda DIY beri pendampingan dan dorong penegakan hukum.
Perkembangan chipset dan AI membuat HP murah kini mampu menghadirkan fitur yang dulu hanya tersedia di smartphone flagship. Simak alasan perbedaannya semakin ti
Estonia dinobatkan sebagai negara terbersih di dunia versi Environmental Performance Index 2024. Simak daftar 10 besar dan posisi Indonesia dalam peringkat glob
Pendidikan karakter dinilai menjadi semakin penting di tengah perubahan teknologi dan budaya yang berlangsung cepat.
Qualcomm akui pangsa modem di iPhone 18 Pro turun drastis, isyaratkan Apple C2 makin dominan. Simak analisis dampaknya.
Biaya hidup yang terus meningkat menuntut pengelolaan keuangan yang lebih disiplin. Simak delapan langkah praktis agar kondisi finansial tetap aman hingga akhir