Pilur Gunungkidul Digelar 26 September, Pemkab Minta Logistik Tuntas H-2
Pilur serentak di 31 kalurahan Gunungkidul digelar 26 September 2026. Pemkab meminta seluruh logistik, terutama surat suara, siap H-2.
Rapat paripurna DPRD Gunungkidul Senin (8/4/2019). /Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Anggota DPRD Gunungkidul mulai fokus dengan kinerja menyangkut program legilasi daerah. Untuk saat ini Dewan fokus menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018. Bahkan pembahasan laporan ini ditarget selesai pada Selasa (30/4/2019).
Ketua DPRD Gunungkidul, Demas Kursiswanto, mengatakan meski pelaksanaan pemilu belum sepenuhnya selesai karena proses perhitungan suara masih berlansung, saat ini Dewan sudah bisa fokus bekerja. Pasalnya, pikiran tidak terpecah antara kampanye dan tugas sebagai wakil rakyat.
Menurut dia untuk saat ini anggota Dewan fokus menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati 2018. Demas tidak menampik draf LKPJ sudah diserahkan sejak akhir Maret 2019, tetapi karena bersamaan dengan pemilu maka pembahasan resmi baru direalisasikan pada Jumat (26/4/2019). “Langsung kami kebut. Pada hari ini [kemarin] setelah paripurna pandangan umum fraksi tentang tiga raperda, internal Dewan menggelar rapat membahas LKPJ berkaitan dengan pandangan fraksi,” kata Demas kepada wartawan, Jumat.
Dia menjelaskan untuk pembahasan LKPJ, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD sudah membuat jadwal. Rencananya pada Selasa (30/4/2019) draf dari bupati ini akan disepakati bersama dan disahkan. Demas optimistis LKPJ dapat selesai tepat waktu karena masing-masing anggota sudah mendapatkan salinan draf sebagai bahan pembahasan. “Setelah pandangan fraksi nanti ada konsinyering dengan eksekutif pada Minggu. Selanjutnya pada Selasa [30/4] diselenggarakan paripurna penetapan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Supriyadi, menambahkan LKPJ bupati harus segera diselesaikan karena pembahasan yang molor akan berdampak terhadap rencana penyusunan APBD 2019. Hal ini penting karena LKPJ dijadikan dasar dalam penyusunan program kegiatan di anggaran perubahan. “Belum lagi nanti ada masalah pergantian Dewan periode baru. Jika tidak segera dilakukan dikhawatirkan akan berdampak terhadap pembahasan APBD Perubahan,” kata Supri.
Meski demikian ia optimistis LKPJ dapat diselesaikan secepatnya sehingga prosesnya tidak mengganggu rencana penyusunan APBD Perubahan. “Jadwal sudah ada dan saya yakin bisa selesai tepat waktu. Apalagi Dewan sudah tidak disibukkan dengan urusan pemilu karena tinggal menunggu perhitungan dari KPU,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pilur serentak di 31 kalurahan Gunungkidul digelar 26 September 2026. Pemkab meminta seluruh logistik, terutama surat suara, siap H-2.
BPKH mengajak generasi muda mulai merencanakan keuangan haji sejak dini sekaligus memanfaatkan platform digital untuk dakwah.
Zulhas memastikan manajer Kopdes yang ditempatkan jauh dari domisili akan disesuaikan ke koperasi terdekat setelah titik tersedia.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.