Pengganti Wabup Kulonprogo dari Luar Koalisi Parpol?

Harianjogja.com, JOGJA- Partai koalisi pengusung Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo-Soetejo pada Pilkada 2017 lalu (PDI-P, Golkar, PAN, PKS, Hanura, Nasdem dan PPP) belum memikirkan proses pergantian Hasto jika benar-benar menjabat Kepala BKKBN.

Secara mekanisme dan aturan yang berlaku, kursi yang akan ditinggalkan Hasto akan diduduki oleh Wakil Bupati (Wabup) Kulonprogo Soetedjo. Adapun kursi Wabup yang kosong akan diduduki oleh nama kandidat yang akan diusulkan oleh partai koalisi. Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan terkait rencana tersebut.

Ketua DPD PDIP DIY Bambang Praswanto mengatakan hingga kinibelum memikirkan persoalan rencana pergantian nama terkait kabar Hasto akan diangkat menjadi Kepala BKKBN.

Bambang mengatakan, partainya saat ini masih fokus menyelesaikan proses rekapitulasi Pemilu hingga 22 Mei mendatang. "Kami belum pikirkan [proses pergantian]," kata Bambang menjawab pertanyaan Harianjogja.com, Rabu (15/5/2019).

Menurut Bambang, proses pergantian tersebut (jika Hasto benar-benar meninggalkan kursinya) masih akan dibahas di internal partai koalisi. Sampai saat ini, proses awal untuk membahas mengenai reposisi jabatan itu masih belum dilakukan. "Kami masih menunggu mekanisme di DPRD Kulonprogo. Sekarang proses awal apapun belum dilakukan. Tunggu saja," kata Bambang.

Terpisah, Ketua DPW PKS DIY M Falah mengatakan masalah pergantian kursi jabatan itu menjadi kewenangan PDIP. Namun, jika PKS bisa mengusulkan nama kader terbaiknya Nur Sasmito dalam bursa. Sasmito sendiri kader PKS yang menduduki kursi anggota DPRD DIY periode 2014-2019.

Namun pada Pemilu 2019 ini, Sasmito bertarung di tingkat DPR RI sehingga penggantinya di DPRD DIY pada periode mendatang adalah Ajrudin Akbar, caleg dengan suara terbanyak untuk Dapil Kulonprogo. "Nur Sasmito itu bagus," kata Falah.

Ketua DPW PPP DIY Amin Zakaria berpandangan berbeda. Hingga kini, katanya, belum ada pembahasan terkait pergantian kursi di KP1&2 di Kulonprogo. Menurut Amin, PPP mendorong agar kandidat yang diusulkan sebagai pengganti wabup berasal dari luar partai koalisi. Seperti kalangan akademisi atau profesional dan tanpa politik dagang sapi atau transaksional.

"Dicarikan pengganti wabup yang benar-benar tidak melakukan pemborosan keuangan negara dalam arti luas dan bekerja fokus untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang paling bawah secara merata," usul Amin.

Adapun Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin mengatakan jika proses pergantian tersebut menjadi hak dari PDIP. Mestinya, kata Nazar, inisiatifnya nanti muncul dari PDIP dan dikomunikasikan kepada PAN. "Kami tidak akan mengusulkan [kandidat], biar PDIP saja yang mengusulkan dan dikomunikasikan dan dibahas bersama partai koalisi," tandasnya.

Sementara Ketua DPD Golkar DIY Haryadi Suyuti mengatakan mekanisme penunjukan pengganti Wabup harus disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku. Golkar, katanya, tidak akan ikut campur dan menyerahkan pada partai koalisi.

"Saya tidak bisa menunjuk siapa [yang pantas duduk di kursi Wabup] namun partai Golkar mendukung mekanisme pengisian Wabub sesuai kecocokan dengan Pak Cabup dan mekanisme yang sudah ditentukan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.