Anggaran Pilkada 2020 Ditaksir Mencapai Rp29 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Anggaran Pilkada 2020 ditaksir mencapai Rp29 miliar. Hal ini terlihat dari pengajuan anggaran hibah oleh KPU ke Pemkab Gunungkidul terkait dengan biaya yang dibutuhkan selama penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan jajarannya mengajukan hibah kepada Pemkab untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Hasil dari perencanaan yang disusun, biaya pilkada diperkirakan mencapai Rp29 miliar. “Untuk pengajuan hibah sudah kami serahkan ke Pemkab,” kata Hani kepada Harian Jogja, Minggu (19/5/2019).

Menurun dia, besaran anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan mulai dari pelaksanaan tahapan, sosialisasi, operasional petugas di TPS hingga pengadaan logistik pilkada. Khusus untuk logistik, kata Hani, pengadaan tidak hanya untuk surat suara tetapi juga kotak suara.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kotak suara yang digunakan harus terbuat dari kardus dan transparan, sama seperti penyelenggaraan Pemilu 2019. Selain itu, KPU Gunungkidul tidak memiliki cadangan kotak suara karena kotak yang terbuat dari aluminium telah dilelang. “Harus pengadaan kotak suara. Adapun dasar hukum untuk penyelenggaraan mengacu pada Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada,” katanya.

Meski sudah ada proposal pengajuan hibah untuk penyelenggaraan pilkada, Hani menegaskan jumlah Rp29 miliar yang diajukan belum angka final. Pasalnya, kepastian masih menunggu pembahasan dengan Pemkab terkait dengan besaran pasti yang dibutuhkan selama penyelenggaraan. “Nanti dibahas terkait dengan pos anggaran, termasuk di dalamnya potensi adanya efisiensi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Hani menambahkan, pelaksanaan pilkada rencananya digelar pada September 2020. Adapun tahapan berlansung selama 10 bulan dengan rincian delapan bulan sebelum dan dua bulan setelah pilkada. “Tahapan resmi sekitar Februari, tapi di akhir tahun kami sudah mulai pra tahapan untuk kelancaran dalam pelaksanaan,” katanya.

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul sekaligus Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Saptoyo, mengaku sudah mendapatkan informasi terkait dengan hibah dana Pilkada 2020. Meski demikian, perencanaan kegiatan ini belum dibahas karena pembahasan baru difokuskan untuk belanja langsung di dalam kegiatan di tahun depan. “Beberapa hari ini dilakukan pembahasan perencanaan anggaran di 2020, tapi belum masih ke belanja tidak langsung yang salah satunya memuat masalah hibah,” katanya.

Menurut dia proses pembahasan kegiatan di tahun depan pada saatnya akan membahas masalah hibah. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. “Sabar karena pasti akan dibahas. Itu untuk mencermati substansi maupun besaran usulan yang ada. Jika saat pembahasan harus ada yang diefisiensi, maka dikurangi,” tutur Saptoyo.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.