Hidupkan Podaya, Pemkab Kulonprogo Rangkul Waria

[caption id="attachment_380280" align="alignleft" width="370"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/02/18/hidupkan-podaya-pemkab-kulonprogo-rangkul-waria-380279/waria-sur" rel="attachment wp-att-380280">http://images.harianjogja.com/2013/02/Waria-SUR.jpg" alt="" width="370" height="247" /> Sejumlah waria dari Pesantren Waria Yogyakarta bersama puluhan kapster dari berbagai salon di Jogja turut berpartisipasi dalam acara potong rambut gratis yang digelar oleh Asosiasi LPMK Kota Jogja bekerja sama dengan Yayasan Pelita Bangsa Yogyakarta dalam acara Pesta Rakyat Jogja 2012 “Jogja Istimewa Jogja Bahagia” di Alun-alun Utara Jogja, Selasa (20/3). (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)[/caption]

KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo mengajak kaum waria untuk turut menghidupkan pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Gagasan itu mengemuka dalam seminar mengenai Akses Komunitas dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Melalui Podaya di Gedung Binangun, Senin (18/2/2013).

Tak hanya kaum waria saja, Pemkab juga menggandeng komunitas lain seperti ODHA, korban human trafficking, dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk memberdayakan komunitas agar terbebas dari jurang kemiskinan.

Ketua Tim Pembina Posdaya Kulonprogo Sri Harmintarti mengatakan, akses ekonomi produktif dapat dilakukan melalui Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) yang dicanangkan bupati. Dia meyakini, jika dilibatkan secara aktif empat komunitas tersebut memiliki kemampuan lebih untuk bisa mengangkat program ekonomi produktif. Selain itu konsep itu juga diharapkan bisa membantu mengentaskan komunitas tersebut dari keterpurukan hidup.

Di Kulonprogo, kata dia, sudah ada 130 warung KAKB dan 86 kelompok ekonomi produktif. Nantinya komunitas diharapkan mampu membentuk kelompok sendiri sesuai kebutuhan masing-masing.

“Komunitas itu nanti akan membentuk kelompok usahanya sendiri sesuai kebutuhan,” katanya.

Pemkab, lanjutnya, juga akan membuat kesepakatan terkait teknis akses ekonomi produktif bagi komunitas. Langkah ini dipandang perlu untuk mempermudah implementasi di lapangan mengingat komunitas juga bagian dari elemen masyarakat yang harus mendapat hak yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News