Ratusan Tukang Ojek Terima 'Subsidi BBM'

[caption id="attachment_416318" align="alignleft" width="150"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/16/ratusan-tukang-ojek-terima-subsidi-bbm-416317/uang12-317x310" rel="attachment wp-att-416318">http://images.harianjogja.com/2013/06/uang12-317x310-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Ilustrasi.dok[/caption]

JOGJA-Sekitar 120 tukang ojek yang berasal dari sejumlah pos ojek di Jogja seperti Stasiun Lempuyangan, Terminal Giwangan, Stasiun Tugu dan Pasar Beringharjo menerima "subsidi bahan bakar minyak" dari DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY Minggu.

"Tukang ojek adalah warga yang terdampak langsung apabila ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selain itu, tukang ojek terkadang tidak dimasukkan dalam kategori warga miskin karena memiliki kendaraan bermotor," kata Koordinator Aksi Pembagian Subsidi BBM DPW PKS DIY Nasrul Khoiri di Jogja, Minggu (16/6/2013).

Voucher subsidi BBM yang diberikan kepada setiap tukang ojek bernilai Rp10.000 yang bisa ditukarkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gambiran maksimal dua hari mendatang.

Nilai voucher tersebut, lanjut Nasrul, adalah besaran rata-rata yang diperlukan oleh setiap tukang ojek untuk bekerja setiap hari sehingga diharapkan voucher yang diberikan bisa membantu tukang ojek.

Salah satu tukang ojek Sukendar menyatakan bahwa voucher yang diterimanya bisa digunakan untuk menghemat pengeluaran pembelian premium untuk keperluan operasional ojek.

"Pendapatan sehari rata-rata Rp50.000 belum untuk uang bensin dan makan. Karenanya, voucher ini cukup membantu," katanya yang berharap apabila ada kenaikan BBM bersubdisi dilakukan bertahap.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DIY Sukamta mengatakan, aksi pemberian voucher "subsidi BBM" tersebut dilakukan berdasarkan keluhan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan harga BBM.

"Kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Belum ada kenaikan BBM saja, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok sudah naik," katanya.

Mengenai rencana pemberikan memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), lanjut dia, juga tidak tepat karena akan menimbulkan masalah baru karena data kemiskinan yang digunakan tidak valid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News