Petugas Sensus Ekonomi 2026 Keluhkan Honor, BPS Semarang Buka Suara
Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Semarang mengeluhkan honor belum cair. BPS menegaskan pembayaran tetap mengacu pada SPK dan masih diproses.
Ilustrasi petani menebar pupuk (JIBI/Solopos/Dok)
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pertanian sistem surjan (baju bermotif kain lurik) berpotensi diterapkan di wilayah selatan Kulonprogo. Sistem surjan mengadopsi pola selang-seling pada kain lurik. Dalam sistem pertanian ini lahan atas digunakan untuk menanam sayur dan palawija, sedangkan lahan bawah untuk menanam padi.
Berdasarkan data yang dihimpun Harian Jogja,sebanyak 815 hektare dari 5.000-an hektare areal persawahan di Kulonprogo menerapkan sistem surjan, yang terdiri dari 450 hektare di Kecamatan Panjatan, 338 hektare di Kecamatan Wates, 12 hektare di Kecamatan Pengasih, dan 15 hektare di Kecamatan Temon.
Ketua Kelompok Tani Eko Martani Pedukuhan Jetis, Desa Sogan, Kecamatan Wates, Muhammad Nurobi menyebutkan, luas lahan surjan di wilayahnya sekitar 25 hektare. Menurutnya, pembuatan sistem surjan memberi keuntungan ekonomis karena lahan bisa dimanfaatkan untuk dua jenis tanaman sekaligus.
“Kebutuhan beras mencukupi dan masyarakat juga dapat mengambil palawija serta sayuran sehingga mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” jelasnya dalam acara labuh tandur di Jetis, Sogan, Wates, Senin (9/12/2013).
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo, Bambang Tri, menguraikan, sistem surjan menjadi strategi untuk mengatasi musim hujan dan meminimalkan kemungkinan gagal panen. “Sebab menanam dua jeni tanaman sekaligus,” katanya. Keuntungan lainnya, panen bisa dua atau tiga kali dalam satu musim tanam padi.
Ia tidak menampik jika dilihat dari segi produktivitas, panen padi relatif lebih sedikit karena lahan bagian atas sudah digunakan untuk sayuran dan palawija, namun dari sisi pendapatan, petani lebih diuntungkan.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, menilai, sistem surjan merupakan sistem penanaman yang efktif dan produktif. “Kami menggerakkan masyarakat petani untuk menerapkan sistem ini, selain untuk meningkatkan pendapatan juga menghasilkan keanekaragaman pangan,” terangnya. (Switzy Sabandar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Semarang mengeluhkan honor belum cair. BPS menegaskan pembayaran tetap mengacu pada SPK dan masih diproses.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis dijalankan secara transparan tanpa rapat rahasia dan konflik kepentingan.
Danantara membuka pendaftaran Lenders Panel untuk pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 28 Juli 2026.
Dinsos Bantul memperkuat pengawasan dan pembinaan anak jalanan untuk mencegah eksploitasi anak di sejumlah titik rawan.
Pemerintah menyiapkan akses tol untuk Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Subang guna mendukung manufaktur kendaraan listrik nasional.
BI dan pemerintah memperkuat GPIPS untuk mengendalikan inflasi pangan dan mengantisipasi dampak El Nino di berbagai wilayah Indonesia.