Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto Pekerja KPU Kota Yogyakarta merakit kembali kotak suara di Gudang Penyimpanan KPU Kota Yogyakarta di Tegalturi, Yogyakarta, Rabu (26/02/2014). Sebanyak 2812 kotak suara dirakit kembali untuk memenuhi logistik pemilu untuk 953 tempat pemungutan suara (TPS) se-kota Yogyakarta pada pemilu 2014. Perakitan dijadualkan akan selesai pada 6 Maret 2014.
Harianjogja.com, BANTUL- Komisioner KPU Bantul Divisi Logistik, Didik Joko Nugroho menyatakan, lembaganya tidak mempunyai kotak suara cadangan karena sesuai aturan tidak dibolehkan.
Cadangan yang dimiliki yakni surat suara cadangan. Padahal, sebagian kotak suara yang ada saja hasil meminjam dari daerah lain seperti Kota dan Kabupaten Kulonprogo.
Namun, ia meyakinkan ratusan kotak suara yang rusak tersebut kemungkinan besar dapat diperbaiki.
"Kemungkinan masih bisa diperbaiki, misal pegangan kotak suara lepas, nanti bisa dipasang lagi, kami akan inventarisir kotak yang rusak itu," terang Didik, Rabu (26/2/2014).
Bila terjadi kemungkinan terburuk, sejumlah kotak suara ternyata tetap tidak bisa diperbaiki. KPU, kata dia, akan segera mengajukan tambahan kotak suara ke KPU DIY.
Masih ada waktu sebelum 9 April saat Pemilu berlangsung. "Masih bisa mengajukan kalau terjadi kondisi seperti ini di lapangan. Selama ini memang tidak ada kotak cadangan, jadi harus mengajukan lagi," ujarnya.
Dikatakannya, kerusakan pada kotak suara terjadi karena kotak tersebut telah dipakai berkali-kali. Misalnya, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) pada periode sebelumnya.
Didik menambahkan, hingga kini masih ada 1.000 kotak suara yang belum di-setting kendati waktu tersisa tinggal dua hari terhitung dari Rabu (26/2). KPU mempekerjakan sebanyak 30 orang pekerja yang terbagi dalam 6 kelompok untuk memperbaiki kotak suara selama 18 hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Bapanas mencatat penyaluran bantuan pangan beras dan Minyakita telah mencapai 55,37% dari target 33,2 juta KPM hingga Juni 2026.
Pemkab Kulonprogo evaluasi dampak embarkasi haji yang dinilai belum optimal bagi UMKM dan hotel. Okupansi masih stagnan 25%.
Qodari dorong ANTARA perkuat jurnalisme data, transformasi digital, dan jaringan daerah agar tetap relevan di era media digital 2026.
Pemkab Sleman dan RSUD Prambanan lakukan audit medis dan etik usai kasus pasien anak meninggal. Proses hukum dan investigasi terus berjalan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa ANTARA memiliki posisi penting dalam ekosistem informasi nasional karena menjadi sumber rujukan.