Advertisement

KASUS HIBAH PERSIBA BANTUL : BPKP Mulai Hitung Kerugian Negara

Ujang Hasanudin
Senin, 11 Agustus 2014 - 11:20 WIB
Mediani Dyah Natalia
KASUS HIBAH PERSIBA BANTUL : BPKP Mulai Hitung Kerugian Negara

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA-Lama ditunggu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY akhirnya mulai menghitung kerugian negara (PKN) dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar.

"Proses PKN sudah dilakukan sejak hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran" kata Kepala Bidang Investigasi BPKP Slamet Tulus Wahyana, Minggu (10/8/2014)

Advertisement

Tim auditor BPKP memiliki batas waktu 20 hari kerja untuk melakukan PKN. Namun demikian Slamet berharap sebelum batas waktu berakhir proses PKN selesai dilakukan.

"Semoga saja sebelum batas waktu berakhir [proses PKN] sudah dapat diselesaikan" ucap Slamet.

Slamet menyatakan berbagai dokumen kelengkapan untuk proses PKN sudah selesai dikaji bersama penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dan dirasa sudah cukup untuk melakukan PKN. Jika pun masih membutuhkan dokumen tambahan tim auditor akan segera berkoordinasi dengan penyidik Kejati.

Beberapa waktu lalu, BPKP masih membutuhkan dokumen pencairan dana dari pengurus Persiba. Penyidik Kejati pun sudah memenuhinya bahkan penyidik sudah memanggil tiga orang pengurus Persiba untuk mengkonfirmasi dokumen yang disita. Yaitu Dahono dan Yulianto, keduanya selaku Bendahara Persiba, serta Bagus, selaku Manager Operasional Persiba.

Seperti diketahui hasil PKN ini ditunggu-tunggu Kejati untuk melanjutkan proses hukum dua terangka yang sudah ditetapkan sejak setahun lalu yaitu Mantan Bupati Bantul Idham Samawi dan Mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo. Keduanya disangka yang harus bertanggungjawab dalam hibah Persiba sebesar Rp12,5 miliar.

Lambatnya proses PKN juga sempat memunculkan berbagai spekulasi dari sejumlah aktivis pemberantasan korupsi.

"Lambatnya proses PKN bisa menjadi preseden buruk bagi institusi pemberantasan korupsi. Jangan salahkan masyarakat jika ada intervensi di tubuh BPKP" kata Aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifzil Alim, beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terkait

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Menteri PU Targetkan 66 Sekolah Rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025

News
| Jum'at, 09 Mei 2025, 14:37 WIB

Advertisement

alt

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo

Wisata
| Minggu, 04 Mei 2025, 18:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement