PERTANIAN BANTUL : Lahan Hijau di Bantul Tak Jelas

IlustrasiEspos/Burhan Aris NugrahaALIH FUNGSI LAHAN--Pekerja menyelesaikan proyek perumahan yang dibangun di area persawahan produktif di Donohudan, Boyolali, Selasa (7 - 6). Pengalihfungsian lahan pertanian produktif di Provinsi Jateng setiap tahun mencapai luasan 2.000/2.500 hektare. SOLOPOS 08 JUN 2011 HAL 5 EKBIS
04 Mei 2015 16:20 WIB Bhekti Suryani Bantul Share :

Pertanian Bantul, Pemkab hanya memiliki data kasar area hijau di Bantul, namun lokasi detail berupa petak lahan belum ada

Harianjogja.com, BANTUL—Lahan hijau di Kabupaten Bantul rawan dialihfungsikan. Sampai saat ini sebanyak 13.000 hektare lahan hijau yang diamanahkan Pemerintah DIY, belum ditetapkan dengan regulasi di daerah. (Baca Juga : http://jogja.solopos.com/baca/2015/04/18/terabas-lahan-pertanian-perumahan-di-sudimoro-tetap-dibangun-595851">Terabas Lahan Pertanian, Perumahan di Sudimoro Tetap Dibangun).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul, Mardiyana mengatakan, keberadaan lahan hijau di Kabupaten Bantul masih belum jelas. Padahal Peraturan Daerah (Perda) DIY telah menetapkan lahan seluas 13.000 hektare di Kabupaten Bantul sebagai lumbung pangan berkelanjutan yang diharamkan dialihfungsikan.

"Tapi sampai detik ini, wujud lahan 13.000 hektare itu mana saja belum jelas, belum ada," ujar Mardiyana saat ditemui belum lama ini. Kabupaten Bantul menurutnya, hanya memiliki data kasar area hijau di Bantul, namun lokasi detail berupa petak lahan belum ada.

Kondisi di atas menurutnya rawan menimbulkan pelanggaran. Misalnya, mengalihfungsikan lahan pertanian subur untuk perumahan, padahal area tersebut faktanya subur dan layak masuk dalam 13.000 hektare lahan hijau berkelanjutan.

Mardiyana menilai, Perda DIY tentang lahan berkelanjutan yang bertujuan menjaga ketahanan pangan tersebut sejatinya sudah lama diundangkan, namun Pemkab dan DPRD Bantul tidak kunjung menindaklanjutinya dengan aturan lebih rinci yang menetapkan mana saja lahan berkelanjutan tersebut.

Sekda Bantul Riyantono mengakui, belum jelasnya lahan hijau seluas 13.000 hektare menyebabkan rawan penyalahgunaan lahan subur di Bantul.

"Kami juga berpikir begitu, rawan disalahgunakan. Karena area hijau yang sekarang ditetapkan dengan Perda Tata Ruang masih gelondongan, belum ditentukan petaknya," ujar Toni sapaan akrabnya, akhir pekan kemarin.

Pemerintah kata dia kini tengah dalam proses menentukan petak lahan seluas 13.000 hektare tersebut. Ia mengklaim pencapaiannya sudah 50%.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertanhut) Kabupaten Bantul Partogi Dame Pakpahan justru mengklaim 13.000 hektare lahan tersebut sudah dipilih. Hanya saja belum ditetapkan dengan Perda.

"Itu sudah ada petak-petaknya, semuanya," kata Partogi. (Baca Juga : http://jogja.solopos.com/baca/2015/04/17/pertanian-bantul-dprd-perumahan-di-sudimoro-langgar-aturan-595645">PERTANIAN BANTUL : DPRD : Perumahan di Sudimoro Langgar Aturan)